Dorong Efisiensi, Himbara Sinergikan Sistem Pembayaran

Jumat, 9 September 2016 10:03 WIB

Jajaran direktur Himbara, yakni Dirut BRI Asmawi Syam, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Dirut BNI Achmad Baiquni, Dirut BTN Maryono dan Dirut Telkom Alex J Sinaga, serta disaksikan oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, menandatangani Nota Kesepahaman National Payment Gateway di Kantor Kementerian BUMN, 9 September 2016. Tempo/Destrianita

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan bank-bank milik negara (Himbara) sepakat mensinergikan sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi perbankan dan kedaulatan sistem pembayaran di indonesia. Untuk itu, bank negara seperti BNI, BRI, Mandiri dan BTN menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom) membentuk sebuah perusahaan prinsipal yang akan memfasilitasi proses switching transaksi di antara bank-bank pelat merah tersebut.

Mengutip data Bank Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menunjukkan bahwa jumlah transaksi kartu debit dan kredit mengalami kenaikan. Adapun untuk pengguna kartu debit naik 153 persen dari 138 juta transaksi di 2011 menjadi 349 juta transaksi pada tahun 2015. Jumlah ini diperkirakan akan tumbuh 217 persen menjadi 1,1 miliar transaksi pada 2020.

Adapun, jumlah transaksi kartu kredit pada 2015 mencapai 281 juta transaksi atau tumbuh 34 persen dibandingkan tahun 2011. Angka tersebut diperkirakan akan meningkat 45 persen menjadi 407 juta transaksi pada 2020.

Oleh karena itu, menurut Rini, Indonesia perlu memiliki national payment gateway sebagai alat pembayaran pengguna kartu domestik. “Karena selama ini transaksi pembayaran masih didominasi asing yakni visa dan mastercard," katanya saat memberikan sambutan acara penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan Perusahaan Prinsipal di Kantor Kementerian BUMN, Jumat, 9 September 2016.

Dengan adanya pembentukan national payment gateway, menurut Rini, bakal banyak penghematan yang dilakukan sehingga anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan nasional seperti misalnya infrastruktur. Di samping itu, bank-bank Himbara saat ini sedang bekerja sama untuk mewujudkan sinergi infrastruktur ATM dan EDC. Sementara itu diharapkan 10,000 ATM dan 10,000 EDC bank-bank Himbara sudah beroperasi.

Untuk itu, bank-bank Himbara memutuskan untuk mengadakan kerja sama dengan PT Telkom sebagai penyedia teknologi untuk membentuk perusahaan prinsipal pembayaran nasional, yang nantinya dapat memegang peranan utama dalam pembentukan ekosistem dari National Payment Gateway. Pada tahap awal, pembentukan entitas perusahaan yang akan menjadi prinsipal dilakukan oleh Telkom melalui penyertaan modal awal yang bersifat sementara hingga terbentuknya Holding BUMN Keuangan. Selanjutnya, Holding BUMN Keuangan akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan Prinsipal.

Pembentukan ekosistem National Payment Gateway merupakan salah satu inisiatif strategis yang menyokong visi pemerintahan Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing, serta mendorong BUMN menjadi agen pembangunan nasional.

Penandatanganan nota kesepahaman antara bank-bank anggota Himbara dan Telkom hari ini dilakukan oleh jajaran direktur Himbara, yakni Dirut BRI Asmawi Syam, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Dirut BNI Achmad Baiquni, Dirut BTN Maryono dan Dirut Telkom Alex J Sinaga, serta disaksikan oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo.

DESTRIANITA

Berita terkait

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

13 jam lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Realisasi Kredit Bank Mandiri Kuartal I 2024 Tembus Rp 1.435 Triliun

1 hari lalu

Realisasi Kredit Bank Mandiri Kuartal I 2024 Tembus Rp 1.435 Triliun

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menyalurkan kredit konsolidasi sebesar Rp 1.435 triliun pada kuartal I 2024.

Baca Selengkapnya

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

3 hari lalu

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal dominasi penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing ke sektor hilirisasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

CIMB Niaga Belum Naikkan Suku Bunga Usai BI Rate Naik

3 hari lalu

CIMB Niaga Belum Naikkan Suku Bunga Usai BI Rate Naik

Bank CIMB Niaga belum berencana untuk menaikkan suku bunga, setelah BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

3 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

7 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Bank KB Bukopin Turunkan Rasio Kredit Berisiko

9 hari lalu

Bank KB Bukopin Turunkan Rasio Kredit Berisiko

PT Bank KB Bukopin menurunkan rasio kredit berisiko hingga di bawah 35 persen.

Baca Selengkapnya

Pengacara Ungkap Rekening Sandra Dewi yang Sempat Diblokir Kejagung Sudah Dibuka Aksesnya

11 hari lalu

Pengacara Ungkap Rekening Sandra Dewi yang Sempat Diblokir Kejagung Sudah Dibuka Aksesnya

Kuasa hukum Sandra Dewi dan Harvey Moeis menyebutkan rekening yang diblokir oleh Kejagung biasa digunakan oleh kliennya untuk pinjaman bank.

Baca Selengkapnya

Meski Sama-sama Entitas Perbankan Ketahui 6 Perbedaan BPR dan Bank Umum

12 hari lalu

Meski Sama-sama Entitas Perbankan Ketahui 6 Perbedaan BPR dan Bank Umum

Bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank umum merupakan dua entitas keuangan yang memberikan layanan perbankan. Apa perbedan keduanya?

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

12 hari lalu

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

Dalam empat bulan di 2024 ada 10 bank perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Baca Selengkapnya