TEMPO.CO, Jakarta - Dua holding BUMN sektor energi dan tambang diperkirakan terbentuk terlebih dulu dibandingkan dengan empat holding BUMN lain yang direncanakan pada 2016. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan dua holding tersebut bakal terbentuk apabila persoalan dasar hukum telah beres.

Dasar hukum yang dimaksud adalah revisi Peraturan Pemerintah No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Pada BUMN dan Perseroan Terbatas. “Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sudah selesai, sekarang balik lagi di Kementerian Keuangan, untuk disiapkan kirim ke Sekretariat Negara, setelah itu ditandatangani Presiden dan diterbitkan,” paparnya di Jakarta pada Kamis (8 September 2016).

Menurutnya, salah satu pokok perubahan peraturan itu adalah mengenai keinginan pemerintah yang tidak ingin kehilangan kendali di BUMN. Satu PP tersebut, ujar Fajar, nantinya digunakan untuk semua holding BUMN.

“Yang penting itu tidak kehilangan kendali pemerintah pada anak usaha nantinya. Akan terdapat saham Seri A . Jadi mereka (induk holding) tidak boleh penunjukkan manajemen, penggantian anggaran dasar, pendirian anak usaha, yang mana kesemuanya itu tetap dilakukan negara,” katanya.

BISNIS.COM