TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyentil badan usaha milik negara yang saat ini masih mendapat suntikan penyertaan modal negara (PMN). Kata Kalla, tahun depan BUMN harus dapat menghasilkan sehingga akan memberikan pemasukan bagi negara melalui pajak.

"Tahun depan justru masanya BUMN harus membayar pajak lebih banyak lagi kepada ekonomi nasional. Kalau tidak, maka pasar makin sempit, efisiensi makin lambat dan kita semua akan menghadapi masalah dari ekonomi nasional," kata Kalla saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan IBDExpo 2016 di Jakarta Convention Center, Kamis, 8 September 2016.

Menurut JK, meski Indonesia telah 71 tahun merdeka, namun banyak hal-hal yang belum mereka dapat. Padahal, BUMN sebagai agen pembangunan nasional seharusnya bertindak sebagai pelopor.

"Tadi saya berbicara dengan Bu Menteri, ada prinsip pokok juga kalau kepeloporan itu harus ditambah lagi menjadi pelopor keperintisan di tingkat persaingan yang ada," kata dia.

JK mencontohkan Kantor Berita Republik Indonesia Antara. Menurut dia seharusnya pimpinan Antara memikirkan bagaimana agar pembaca mereka lebih banyak dibandingkan media lain, seperti Kompas, Detiknews, dan sebagainya.

Menurut Kalla, yang dibutuhkan dalam hal ini adalah tingkat kecepatan, karena tingkat persaingan semakin ketat. Tidak seperti dahulu ketika masyarakat hanya disuguhkan oleh satu lembaga penyiaran seperti TVRI. "Semua harus kita kaji dan total untuk membuat perubahan yang besar. Tantangan ekonomi kita masih sangat besar," ujar JK.

DESTRIANITA