TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diketahui tengah menggenjot konsumsi energi baru terbarukan dari 5 persen tahun ini menjadi 25 persen pada 2025. Namun sayangnya, usaha ini malah tidak didukung oleh anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Inas Nasrullah Zubir.

Inas menganggap subsidi energi bersih adalah pemborosan anggaran. "Kebijakan ini justru membuat semangat membangun penghematan malah tidak ada," ucapnya dalam rapat kerja Komisi VII bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Selasa, 6 September 2016.

Tahun depan, pemerintah mengusulkan anggaran subsidi energi bersih sebesar Rp 1,29 triliun. Bantuan disalurkan untuk menyangga kelebihan tarif energi bersih yang dijual pengembang energi bersih kepada PT PLN (Persero). Pemerintah memberi bantuan untuk beragam pembangkit dan penggunaan bioetanol.

Baca Juga: Pertama Kali, Energi Baru Terbarukan Dapat Subsidi

Menurut Inas, besaran subsidi tersebut terlalu besar. Padahal anggaran pemerintah sedang cekak. Dia justru menyarankan pemerintah memakai energi fosil yang saat ini murah, seperti batu bara dan minyak bumi.

Inas meminta pemerintah memanfaatkan bantuan dari luar negeri seperti Norwegia. Dia menganggap Kementerian Energi tidak pernah memanfaatkan dana bantuan tersebut. "Tidak usah membebani APBN. Saya tidak setuju kalau energi baru terbarukan ada subsidi."

Mendengar ucapan ini, pelaksana tugas Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan, meradang. Menurut dia, pemerintah menyalurkan subsidi agar penggunaan energi bersih bisa lebih banyak. "Bantuan dari luar sangat sulit jika diterapkan. Kami bukannya tidak bekerja, bapak tolong mengerti situasi kami," kata Luhut.

Simak: Realisasi Investasi Energi Baru Diperkirakan Lebihi Target

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah memasukkan subsidi energi untuk energi baru terbarukan (EBT) ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. "Untuk memulai kebijakan subsidi energi baru terbarukan," katanya saat menjelaskan tujuan pemberian subsidi di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.

Subsidi untuk EBT merupakan hal baru. Pasalnya, APBN Perubahan 2016 tak mengalokasikan dana untuk sektor tersebut. Dalam APBN-P 2016, anggaran subsidi energi dipatok sebesar Rp 94,4 triliun dari total subsidi sebesar Rp 177,8 triliun. Subsidi energi dibagi hanya untuk listrik sebesar Rp 50,7 triliun dan bahan bakar minyak Rp 43,7 triliun.

ROBBY IRFANY | VINDRY FLORENTIN

Baca:
Cina Siap Investasi Industri Tekstil Senilai US$ 100 Juta
Di Akhir KTT G-20, Jokowi: Pembangunan Berkelanjutan Mutlak