TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menurunkan target penerimaan negara bukan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. "Target 2016 itu Rp 3,6 triliun, dan target 2017 Rp 2,8 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang Rantam Sariwanto dalam rapat bersama Badan Anggaran di Jakarta, Senin, 5 September 2016.

Bambang menjelaskan penurunan target ini disebabkan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Visa Bebas Kunjungan. Dalam perpres itu ada tambahan daftar negara yang bebas kunjungan menjadi 169 negara.

Bambang menambahkan, dari target PNBP di 2016 sebesar Rp 3,6 triliun, sampai 31 Agustus 2016, baru terealisasi sebesar 58,76 persen. Pencapaian ini karena sudah berlakunya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tersebut.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan PNBP dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 240,4 triliun. Angka ini lebih rendah sekitar Rp 4,7 triliun dari target PNBP di dalam APBN Perubahan 2016. Adapun PNBP itu dibagi menjadi empat kategori, pertama, adalah penerimaan dari sektor sumber daya alam. Kedua, bagian laba badan usaha milik negara. Lalu yang ketiga adalah kategori PNBP lainnya, dan yang terakhir adalah pendapatan dari badan layanan umum.

Baca Juga: RAPBN 2017 Turun Rp 84 Triliun Dibanding APBN 2016

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan potensi PNBP masih harus terus digenjot. "Dengan tetap menjaga pelayanan dan kelestarian lingkungan," kata Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016. Hal ini dilakukan agar target penerimaan negara yang tercantum dalam RAPBN 2017 tercapai.

Sri Mulyani mengatakan kontribusi PNBP di setiap kementerian dan lembaga dapat lebih ditingkatkan. Beberapa kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN, menurut Sri Mulyani, dapat meningkatkan PNBP dengan mengurangi inefisiensi dan kebocoran sumber minyak dan gas serta minerba. "Serta pengendalian cost recovery."

Simak Pula: Jokowi: RAPBN 2017 Memperkuat Stimulus Fiskal

Untuk mencapai target tersebut, Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan mengawasi proyek pengembangan lapangan onstream (yang mulai berproduksi) tahun 2017 agar berjalan tepat waktu. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan gas bumi ke stakeholder domestik.

DIKO OKTARA|VINDRY FLORENTIN

Berita Lainnya:
Kanwil Wajib Pajak Besar Optimistis Target Rp 50 T Tercapai
Transjakarta Tambah 300 Bus Single hingga April 2017