TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 disusun dengan strategi kebijakan fiskal yang bersifat terarah. "Terarah untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah," katanya di Ruang Rapat Paripurna I, Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
Presiden mengatakan pemberian kepastian dan ruang gerak perekonomian menjadi salah satu strateginya. Di sisi perpajakan, peningkatan penerimaan dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya implementasi kebijakan amnesti pajak.
Pemerintah berharap amnesti pajak dapat memperkuat fondasi perluasan basis pajak. Selain itu, kebijakan baru diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang.
Pemerintah juga akan melaksanakan program penegakkan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi, dan daya saing nasional. "Melalui pemberian intensif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis," kata Jokowi. Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), alokasi akan disalurkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara strategi di sisi belanja ialah meningkatkan belanja produktif untuk pembangunam infrastuktur dan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur diyakini dapat memperbaiki kualitas pembangunan dan mewujudkan kedaulatan pangan.
Jokowi mengatakan pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, serta pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. Selain itu, belanja untuk perumahan, sanitasi, dan air bersih. Pemerintah juga berfokus kepada pembangunan jalan baru, jalan tol, transportasi perkeretaapian, dan penciptaan sawah baru.
Belanja negara juga akan didorong dengan meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial. Di antaranya program keluarga harapan, layanan kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, dan program beras untuk Keluarga Sejahtera. Bantuan biaya pendidikan juga akan disempurnakan dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima.
Strategi lainnya di sisi belanja negara ialah dengan memperkuat pelaksanaan program prioritad di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Pemerintah juga memastikan subsidi disalurkan dengan lebih tepat sasaran, begitu pula dengan program bantuan subsidi non tunai.
Efektivitas penyaluran diupayakan dengan memperbaiki basis data dan menata ulang sistem penyaluran. "Pemerintah akan terus memverifikasi identitas penerima, melengkapi data, dan memperbaiki alamat,” tutur Jokowi.
Strategi terakhir ialah mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. "Kami akan fokus kepada pemberantasan peredaran narkoba dan korupsi serta melawan terorisme," kata Jokowi.
Pemerintah juga akan membangun kekuatan pertahanan sesuai postur Kekuatan Pokok Minimum 2024. Caranya, dengan modernisasi alutsista dan penguatan industri pertahanan nasional.
VINDRY FLORENTIN
