Ada Kampanye Simpatik Tax Amnesty di Area Car-Free Day

Minggu, 4 September 2016 08:45 WIB

Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama dalam pembukaan Kampanye Simpatik Tax Amnesty di Gedung Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, 4 September 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi tentang program pengampunan pajak atau tax amnesty di area car-free day, pagi ini. Sosialisasi yang diberi nama Kampanye Simpatik Tax Amnesty ini dilakukan di Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Acara dimulai sekitar pukul 06.30 dengan penampilan dari band pembuka. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penampilan modern dance yang diiringi dengan jingle tax amnesty. Suguhan meriah itu pun menyedot perhatian puluhan orang yang melewati kantor yang berada di seberang Stadion Gelora Bung Karno itu.

Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama mengatakan Ditjen Pajak sengaja menggelar sosialisasi tersebut untuk lebih memperkenalkan tax amnesty kepada masyarakat luas. "Tujuan kami adalah mengenalkan kembali kepada masyarakat mengenai tax amnesty," kata Mekar dalam sambutannya, Ahad, 4 September 2016.

Dalam acara ini, terdapat empat booth yang disediakan Ditjen Pajak untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang tengah berolahraga di area CFD. "Kami persilakan seluruh masyarakat bertanya, sehingga memahami betul apa itu tax amnesty," ujar Mekar.

Mekar pun berharap, dengan berbagai sosialisasi yang terus digelar Ditjen Pajak, tax amnesty akan semakin dikenal dan dipahami secara mendalam oleh masyarakat. Dia pun menyambut positif pencapaian uang tebusan dari tax amnesty hingga hari ini. "Jumlah yang sudah masuk per hari ini sebenarnya sudah mencapai Rp 6 triliun."

Program pengampunan pajak telah berlangsung selama enam pekan sejak pertama kali digulirkan pada 19 Juli lalu. Dari program tersebut, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 165 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Hingga Jumat lalu, uang tebusan telah mencapai Rp 4,32 triliun.

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

6 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

36 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

39 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

46 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya