TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji kesempatan bagi swasta untuk menjalankan freightliner atau angkutan laut terjadwal guna meringankan subsidi Tol Laut.

Sejauh ini, pemerintah baru memberikan subsidi bagi enam rute freightliner yang dioperasikan PT Pelni.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengaku beban subsidi Tol Laut pemerintah sangat berat. Artinya, dalam program Tol Laut, pemerintah memberikan subsidi dan juga mengadakan kapalnya.

Untuk meringankan beban pemerintah, Kementerian Perhubungan akan mengandeng pihak swasta untuk menyukseskan program ini dengan mempertimbangkan skema subsidi yang tepat.

"Ada pemikiran, bagaimana kalau subsidi itu diberikan dengan kontraknya jangka panjang sehingga swasta itu berani investasi sarananya. Tinggal dihitung saja nanti penyusutan per tahunnya," ujarnya, Jumat (26 Agustus 2016).

Dengan demikian, skema yang dikaji pemerintah yakni pola subsidi di mana pelayaran swasta diberikan dana operasional. Sementara itu, pengadaan armadanya diserahkan sepenuhnya kepada swasta.

Dia menuturkan rencana ini berawal dari minat swasta untuk ikut serta dalam program Tol Laut sehingga pemerintah berniat memberikan kesempatan yang sama saat ini.

"Kalau swasta, kita akan cari apa boleh dengan penugasan langsung karena kalau swasta harus tender. Makanya perlu waktu dan sebagainya. Pada prinsipnya kami mendengar ," ujarnya, minggu lalu (26 Agustus 2016).

Untuk itu, dia menegaskan Kementerian Perhubungan akan duduk bersama dengan Komite Kebijakan Publik guna mencari skema terbaik.

Minggu lalu (24/08), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku Kementeriannya akan melakukan evaluasi Tol Laut. Dia menyakinkan evaluasi ini akan selesai dalam dua minggu ke depan.

Salah satu poin penting dalam evaluasi ini, Kementerian Perhubungan akan membuka kesempatan swasta untuk berpartisipasi dalam program Tol Laut yang kini sepenuhnya dijalankan oleh operator tunggal, PT Pelni.

Selain itu, dia mengatakan Kementerian Perhubungan akan mengkalkulasi kembali anggaran bagi program Tol Laut di jajarannya.

Wakil Ketua Umum bidang Perhubungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Carmelita Hartoto, mengapresiasi niat pemerintah membuka kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi.

Dalam hal ini, dia melihat kesiapan swasta sudah ada untuk turut serta menjalankan Tol Laut mengingat beberapa rute Tol Laut memang sudah dijalankan oleh pelayaran swasta sejak lama.

Terkait dengan evaluasi Tol Laut, dia mengingatkan agar pemerintah juga memikirkan konsolidiasi kargo atau muatan Tol Laut yang umumnya terkait dengan sembilan bahan pokok. "Bagaimana caranya Bulog juga aktif mengkoordinasikan muatan hingga ke daerah-daerah," tegasnya, Senin (29 Agustus 2016).

Secara paralel, dia berharap pemerintah aktif mendorong pembangunan industri di luar Jawa. Supaya industri tumbuh di luar Jawa, pemerintah harus memikirkan pengembangan infrastruktur dan fasilitas perhubungan yang terkoneksi di daerah.

Selain itu, dia menegaskan pemerintah harus memberikan insentif pajak atau tax holiday bagi industri yang ingin mengembangkan diri di luar Jawa. Dengan pertumbuhan industri yang merata di Timur, muatan Tol Laut akan berkembang ke depannya.

BISNIS.COM