TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pihaknya memahami pengenaan pajak mengakibatkan investasi pada kegiatan eksplorasi lesu.

Adapun lesunya kegiatan eksplorasi berpengaruh terhadap menurunnya cadangan nasional serta potensi penurunan produksi di tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, dia menilai, pada kegiatan eksplorasi masih terdapat peluang kegagalan dengan risiko tak mendapat penggantian biaya operasi atau cost recovery.

Karena itu, perlu ditinjau penghapusan beberapa jenis pajak pada masa eksplorasi.

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pada 2016, investasi hulu yang ditargetkan US$ 17,21 miliar direvisi menjadi sekitar US$ 12 miliar.

Pada paruh pertama 2016, investasi yang tercapai sebanyak US$ 5,65 miliar atau turun 27 persen, atau sebesar US$ 2,09 miliar dari realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni US$ 7,74 miliar.

Total realisasi investasi berasal dari blok eksploitasi sebesar US$ 5,51 miliar atau 97 persen dari total capaian investasi dan blok eksplorasi sebesar US$ 141 juta atau hanya sebesar 3 persen.

Sebelumnya, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267/PMK.011/2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi.

Dalam aturan ini, Kementerian Keuangan membebaskan PBB migas hanya bagi eksplorasi yang dilakukan setelah peraturan tersebut terbit.

Alhasil, hingga saat ini, masih terdapat kontraktor yang berhadapan dengan tagihan PBB eksplorasi di pengadilan pajak.

"Kami memberikan insentif supaya mereka (kontraktor kontrak kerja sama) tidak dikenai beban (pajak) pada saat eksplorasi," ujarnya di Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

Sementara itu, Mardiasmo menuturkan masih perlu melihat beberapa beleid terkait, seperti Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001.

Dia menganggap, kalaupun revisi dilakukan pada PP Nomor 79, perlu dilihat dampaknya apakah cukup signifikan terhadap kegiatan hulu migas.

Selain dari aspek perpajakan, pihaknya ingin memperjelas apa saja poin yang bisa dikembalikan biayanya melalui skema cost recovery.

Terkait usulan penerapan blok basis atau transfer pada blok yang sama, dia menganggap masih perlu dipertimbangkan.

Pasalnya, hal itu berpeluang menambah beban cost recovery karena kontraktor bisa menukar biaya di lapangan lain selama berada di blok yang sama.

Menurut Mardiasmo, jangan sampai cost recovery terus naik kendati capaian produksi siap jual atau lifting terus turun. Intinya, kata dia, bagaimana meningkatkan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan lifting.

"Kami lihat yang mana yang menguntungkan kami semua. Jangan sampai lifting turun, cost recovery tinggi."

BISNIS