TEMPO.CO, Jakarta - Kerja sama pengurangan emisi karbon antara pemerintah Jepang dan Indonesia yang dilakukan sejak 2013 telah menghasilkan nilai investasi sebesar US$ 150 juta. Kerja sama kedua pemerintah dilakukan dalam mekanisme join crediting mechanism (JCM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pertumbuhan ekonomi tak boleh dipisahkan dari pertumbuhan rendah emisi dan pertumbuhan berkelanjutan. “Pembangunan rendah karbon adalah sebuah tren baru,” kata Darmin dalam Seminar Nasional Peringatan 3 Tahun Kerja Sama Bilateral Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon antara Indonesia dan Jepang, Senin, 29 Agustus 2016.
Dengan skema join crediting mechanism, perusahaan Jepang dan Indonesia, baik swasta maupun badan usaha milik negara, berinvestasi dalam pengurangan emisi karbon melalui insentif dari pemerintah Jepang.
Darmin mengatakan, sejak 2013, melalui skema JCM itu, pemerintah Jepang telah menyalurkan subsidi lebih dari US$ 37 juta kepada perusahaan Indonesia.
Melalui subsidi dari pemerintah Jepang itu, perusahaan-perusahaan Indonesia menanamkan investasinya dalam skema ini hingga US$ 113 juta. "Sehingga total nilai investasi dalam skema JCM mencapai lebih dari US$ 150 juta," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian Rizal Affandi Lukman.
Sampai saat ini, melalui skema pendanaan tersebut, terdapat 108 proyek yang tengah dilakukan studi kelayakannya. Sementara itu, sebanyak 28 proyek akan segera diimplementasikan. "Sebanyak 28 proyek itu sudah pipe line. Untuk bidangnya, ada industri, seperti industri semen, kehutanan, dan teknologi," ujar Rizal.
Darmin mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Jepang tersebut merupakan wujud komitmen dari pemerintah untuk mengurangi emisi karbon hingga 26 persen pada 2020 dan 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri. "Dengan dukungan asing, kami ingin mengurangi emisi karbon hingga 41 persen pada 2030," tutur Darmin.
Sementara itu, Sekretaris JCM Indonesia Dicky Edwin Hindarto mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam pencapaian target nationally determined contribution dalam COP 21 di Paris. "Implementasi kerja sama semacam ini akan lebih membantu upaya Indonesia untuk pertumbuhan rendah karbon dan peningkatan investasi," kata Dicky.
