Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (kiri) dan Bupati Sangihe, Makagansa (kanan) melihat hasil tangkapan ikan nelayan saat kunjungan kerja di kabupaten kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, 8 Mei 2015. ANTARA FOTO/Fiqman Sunandar
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan potensi lestari perikanan tangkap di perairan Indonesia mencapai 400 ribu ton. Namun ikan tersebut tak semua dikonsumsi dan diolah masyarakat."Banyak pencuri," kata Susi di kantornya, Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.
Susi menegaskan, dalam dalam enam bulan terakhir, sebanyak 60 kapal asing pencuri ikan berhasil ditangkap. Dari jumlah tersebut, lima diantaranya ditangkap di luar Kepulauan Riau.
Selain itu, banyak ikan segar yang diekspor tanpa terdata pemerintah. "Banyak sekali pelabuhan tikus, ekspor ikan mentah fresh banyak tidak tercatat," Susi berujar.
Susi menambahkan ikan segar lebih banyak ditangkap di wilayah perbatasan. Di wilayah tersebut, kesempatan untuk menjual ikan ke luar negeri lebih besar.
Kondisi tersebut diperparah dengan masuknya barang selundupan setelah nelayan menjual ikannya. "Rokok, miras, sampai narkoba," kata Susi.
Susi menargetkan bisa mendata ikan segar yang diekspor secara ilegal. "Kami berencana melarang pelabuhan tangkahan untuk ekspor langsung," kata dia.
Tangkahan merupakan suatu kegiatan usaha penangkapan ikan swasta yang menyerupai pelabuhan perikanan dan pengelolaannya dilakukan perorangan.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia setuju usaha perikanan tangkap tetap tertutup bagi investasi asing.Ketua Bidang Kemaritiman BPP Hipmi Munafri Arifuddin mengatakan perikanan tangkap hendaknya tetap berlaku bagi nelayan dan pengusaha perikanan nasional.
“Pada wilayah perikanan tangkap memang sebaiknya negatif bagi asing, tetapi di hilirnya, investasi perikanan bisa terbuka untuk investasi luar dan dalam,” ujarnya dalam keterangan tertulis Rabu 10 Agustus 2016.
Munafri mengatakan Hipmi mengusulkan agar BUMN Perikanan dipercaya mengelola perikanan di Natuna untuk mengatasi polemik antara Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti."Menteri Susi menolak keterlibatan investor asing, sedangkan Menteri Luhut membuka peluang itu."
