TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengundang para investor menanamkan modal untuk mendukung upaya membantu restorasi gambut.

"Kami selama enam bulan terakhir berdiskusi bersama investor terutama dari luar negeri. Saya berani mengatakan bahwa minat investor luar negeri sangat tinggi untuk membantu pekerjaan restorasi dan mereka bekerja memberikan restorasi bukan hanya hibah," kata Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead di Jakarta, Rabu (24 Agustus 2016).

"Pak JK memberikan arahan bagaimana cara menjual program restorasi gambut kepada investor internasional. Nanti kita presentasikan di New York agar segera dapat dari investor," katanya usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ia menambahkan Wakil Presiden akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir September.

Kesempatan itu, menurut Nazir, juga akan dimanfaatkan untuk melakukan pembicaraan dengan para investor terkait program restorasi gambut dan mengundang mereka untuk berinvestasi.

Dia menjelaskan bentuk investasi yang ditawarkan bisa berupa usaha peternakan atau perkebunan tanaman yang bisa diusahakan di lahan gambut seperti nanas, sagu, dan sorgum.

Pemerintah, ia melanjutkan, juga akan menyiapkan paket kebijakan terkait kemudahan pengurusan izin investasi.

Menurut perhitungan, estimasi kebutuhan investasi untuk pengelolaan lahan gambut butuh Rp20 juta per hektare.

"Kalau ditambah dengan sekat kanal mungkin ditambah Rp6 jutaan per hektare," kata Sekretaris Badan Restorasi Gambut Hartono Prawiratmadja, yang bertemu Wakil Presiden bersama Ketua Badan Restorasi Gambut.

Saat ini ada enam juta hektare lahan gambut yang rusak. Pemerintah hanya bisa merestorasi satu juta hektare di antaranya dan berharap perusahaan dan investor membantu pemulihan sisanya.

Hartono mengatakan penawaran investasi di lahan gambut yang rusak akan mulai dilakukan tahun ini.

ANTARA