TEMPO.CO, Jakarta - Nilai investasi pembangunan pelabuhan baru di wilayah Patimban, Subang, Jawa Barat, berpotensi berubah tergantung dari hasil peninjauan ulang studi kelayakan dan detailed engineering design yang masih disusun.

Ketua Tim Pembangunan Pelabuhan Patimban Kusman memperkirakan nilai investasi akan berubah mengikuti hasil detailed engineering design (DED) yang masih diproses.

“Itu kan masih perkiraan. Kalau yang pastinya itu setelah ada DED,” tegasnya, Rabu, 24 Agustus 2016.

Sementara itu, pejabat Eselon II Kementerian Perhubungan yang ditunjuk untuk mengawasi proyek ini mengatakan pihak pemerintah Jepang selaku pemberi utang dalam proyek ini juga masih melakukan tinjauan ulang terhadap studi kelayakan yang sudah ada.

“Jepang meninjau ulang feasibility study yang kita buat. Untuk membuat basic design dan detailed engineering design . Mereka harus me-review lagi,” tambahnya.

Atas tinjauan ini, dia memperkirakan studi kelayakan pembangunan pelabuhan Patimban akan berubah. “Ya, kemungkinan saja tetapi tidak berubah 100%,” paparnya.

Mauritz HM Sibarani, Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, mengungkapkan DED ini merupakan syarat sebelum adanya perjanjian kontrak pinjaman (financial closing) dengan pihak Jepang ditandatangani.

“ Tahun depan mungkin ya. Awal tahun,” ujarnya, Rabu (24 Agustus 2016).

Terkait dengan peninjauan ulang terhadap studi kelayakan, Mauritz mengaku hal ini sebagai langkah wajar yang dilakukan oleh pihak Jepang sebagai pemberi utang.

Adapun mengenai porsi lokal atau dana pendampingan pemerintah untuk pelabuhan di Patimban ini , Direktur Kepelabuhanan mengaku pihaknya belum menganggarkan di dalam APBN 2017.

Seperti rencana awal, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan menetapkan porsi dana pendampingan pembangunan pelabuhan baru ini sebesar 19% atau Rp8,33 triliun dari total investasi yakni Rp43,22 triliun.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono menegaskan dana pendampingan ini tetap harus ada karena sudah menjadi komitmen pemerintah sejak awal.

“Kalau tidak Jepang tidak akan kasih loan. Jepang itu tegas lho,” ungkapnya.

Nilainya pun, lanjutnya, harus sesuai dengan hasil DED proyek ini. “Ada hitungannya, tidak langsung glontor begitu saja. Kan ini studinya belum selesai.”
Dia tidak menutup kemungkinan jika dana pendampingan ini masuk ke APBN-P 2017. “Bisa karena itu kewajiban pemerintah. Boleh, karena itu belum ada kepastian ,” ujarnya.

Awal Agustus, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyetujui nilai pinjaman utang luar negeri sebesar US$ 1,7 miliar imanfaatkan untuk pengembangan tahap I yang ditargetkan selesai pada 2021.

Sementara itu, total kebutuhan pembangunan yang dari utang sebesar US$2,2 miliar atau Rp30,91 triliun untuk keseluruhan investasi proyek ini.

Berkaitan dengan tender operator, dia mengatakan pemerintah akan memulai setelah financial closing dilakukan dengan pihak Jepang. Siapapun yang menjadi pemenang tender nantiny akan mengandeng pihak Jepang dengan porsi saham 49:51.

Sejauh ini, Kementerian Perhubungan baru menerima minat Pelindo II. “Baru Pelindo II. Swasta belum hubungi saya tuh,” paparnya.

BISNIS