Kemenperin: Harga Rokok di Indonesia Tergolong Mahal  

Rabu, 24 Agustus 2016 11:01 WIB

Petani menutup lembaran tembakau kering di Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 23 Agustus 2016. Pemerintah belum mengambil kebijakan baru terkait kenaikan cukai rokok atau harga jual eceran. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Willem Petrus Riwu mengatakan harga rokok di Indonesia saat ini sudah tergolong mahal. "Coba kita hitung dari PDB per kapita per hari, rokok kita masuk di 80 persen pengeluaran per hari," katanya pada Tempo, Selasa, 23 Agustus 2016.

Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, menurut Willem, harga rokok di Indonesia termasuk mahal jika dihitung dari pendapatan masyarakatnya. Kenaikan harga rokok hanya karena penilaian mahal atau murahnya pun dinilai tidak pas. "Tapi mahal murah itu relatif, tergantung kemampuan daya beli seseorang itu," ujarnya.

Pernyataan Willem merespons penilaian sejumlah pihak bahwa harga rokok di Indonesia terlalu murah dibandingkan negara-negara tetangga. Willem mencontohkan, Jepang, harga rokoknya dianggap paling murah karena dihitung berdasarkan pendapatan per kapitanya. “Artinya pendapatan orang Jepang tinggi dan harga rokok rendah jika dibandingkan pendapatannya," katanya.

Wacana besaran harga Rp 50 ribu per bungkus rokok berasal dari hasil hitung-hitungan penelitian profesor Hasbullah Thabrany, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dalam penelitian berdasarkan hasil survei yang dirilis Juli 2016 itu disebutkan harga rokok yang ideal untuk mencegah pelajar dan orang miskin merokok adalah Rp 50 ribu per bungkus.

Pengumpulan data dilakukan sejak Desember 2015 sampai Januari 2016, dengan jumlah responden 1.000 orang. Hasilnya, 82 persen responden setuju harga rokok dinaikkan. Bahkan, 72 persen responden menyatakan setuju harga rokok dinaikkan menjadi di atas Rp 50 ribu, untuk mencegah pelajar merokok.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Margo Yuwono menyebutkan keberadaan rokok kretek filter dinilai menjadi penyebab salah kemiskinan di Jawa Tengah setelah beras. Temuan itu berdasarkan survei profil kemiskinan BPS Jawa Tengah pada periode September 2015 hingga Maret 2016.

Lebih jauh, menurut Willem, harus ada kajian dan klarifikasi lebih jelas soal detail penelitian yang menyorongkan kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu per bungkus untuk menurunkan jumlah perokok. "Sampling-nya sudah benar belum?" ujarnya. "Kalau mau membuat statement, kuatkan dulu alasannya."

Willem menyatakan, Kementerian Perindustrian mendorong agar pabrik rokok berkembang sesuai peraturan yang berlaku. "Sudah ada undang-undangnya, izin usaha, biaya cukai, ini bukan hal yang ilegal," ujarnya. "Kalau kita mau ubah aturan, silakan saja. Tapi jangan dibuat gaduh.”

CHITRA PARAMAESTI | ANTARA | RR ARIYANI

Berita terkait

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

8 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

54 hari lalu

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.

Baca Selengkapnya

Soal Lobi ke Istana, Bos Perusahaan Rokok Sebut Penyampaian Pendapat sesuai Aturan

55 hari lalu

Soal Lobi ke Istana, Bos Perusahaan Rokok Sebut Penyampaian Pendapat sesuai Aturan

Faisal Basri menyatakan perusahaan rokok memiliki lobi-lobi yang kuat di lingkungan Istana dan pembuat undang-undang.

Baca Selengkapnya

Produsen Rokok Bantah Lobi-lobi Pemerintah untuk Keluarkan Kebijakan Pro Rokok

55 hari lalu

Produsen Rokok Bantah Lobi-lobi Pemerintah untuk Keluarkan Kebijakan Pro Rokok

Benny mengklaim industri rokok hanya melakukan komunikasi dengan pemerintah melalui jalur-jalur yang legal.

Baca Selengkapnya

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

55 hari lalu

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

Setelah empat tahun vakum, Gaikindo kembali adakan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. Apa yang menarik?

Baca Selengkapnya

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

21 Februari 2024

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

TMMIN menerima penghargaan Lighthouse Industry 2024 setelah dianggap berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri otomotif.

Baca Selengkapnya

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

17 Januari 2024

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

9 Januari 2024

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bakal memanggil Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS).

Baca Selengkapnya

Resmi Kena Cukai Rokok, Berapa Tarif Pajak Rokok Elektrik?

4 Januari 2024

Resmi Kena Cukai Rokok, Berapa Tarif Pajak Rokok Elektrik?

Pajak rokok elektrik telah ditetapkan berlaku mulai 1 Januari 2024. Berapa besarannya, berapa pula cukai rokoknya?

Baca Selengkapnya

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai 1 Januari 2024, Ketahui Bahaya Memakainya

3 Januari 2024

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai 1 Januari 2024, Ketahui Bahaya Memakainya

Rokok elektrik mulai dikenai pajak pada 1 Januari 2024. Apa bahaya dan efek samping memakai rokok elektrik bagi kesehatan?

Baca Selengkapnya