TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Dede Yusuf menyatakan lembaganya mendukung wacana pemerintah menaikkan cukai rokok. Syaratnya, peningkatan pendapatan melalui cukai rokok harus dialihkan untuk dana kesehatan.
"Jika pemerintah menaikkan cukai, kami sepakat, tapi dana cukai dikembalikan untuk dana kesehatan, membangun rumah sakit, BPJS saja defisit Rp 6 triliun. Kalau bisa begitu, bagus," kata Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2016. "Kalau dibangun infrastruktur, itu tidak ada dampaknya. Tinggal kami tunggu sikap pemerintah seperti apa."
Selain itu, Dede mengingatkan bahwa perlu ada perlindungan dengan memberi proteksi kepada tembakau. "Bukan pada industri rokoknya," kata dia. Dari sisi ketenagakerjaan, kata dia, masih banyak buruh linting rokok yang dibayar murah sehingga tidak mensejahterakan buruh rokok.
Menurut Dede, cukai rokok berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, sebesar Rp 120-140 triliun. Berdasarkan catatannya, jumlah perokok mencapai 90 juta dan 10 persen di antaranya adalah anak-anak. "Ini yang mengkhawatirkan," katanya.
Dede mengatakan pihaknya berfokus pada pembahasan pengendalian tembakau karena tembakaulah yang adiktif. Selain itu, ia mengatakan pemerintah perlu melindungi petani dan tembakau Indonesia. "Industri rokok, dari rokok yang dipakai, tembakau lokal hanya 40 persen," kata dia.
ARKHELAUS W.
Berita terkait
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
7 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya