Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti pelantikan 12 menteri dan Kepala BKPM di Istana Negara, Jakarta, 27 Juli 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Layanan informasi tax amnesty atau amnesti pajak ternyata belum sepenuhnya berjalan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun gagal saat mencoba layanan informasi di nomor 1500-745. "Saya coba, tapi enggak bisa," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2016.
Sri kemudian meminta Telkomsel, sebagai operator, mengatasi masalah tersebut. Ia juga menambah jumlah personel untuk menjangkau lebih banyak calon peserta amnesti pajak yang membutuhkan informasi. "Semoga sekarang lebih bagus," ujarnya.
Kementerian Keuangan menambah agen telepon amnesti pajak 1500-745 dari sepuluh menjadi 30 agen per 15 Agustus 2016. Waktu layanan pemberian informasi pun telah ditambah.
Kini masyarakat dapat mengakses informasi dari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Sedangkan Sabtu dibuka pukul 08.00-14.00 WIB dan Ahad pukul 08.00-12.00 WIB. “Layanan Ahad dimulai per 14 Agustus 2016,” tutur Sri.
"Kami juga menambah point of services dari 341 menjadi 588 tempat,” ucapnya. Sri mengatakan penambahan tempat layanan akan dimulai pada September 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dan 33 Kanwil Pajak. Lokasi tersebut melayani wajik pajak (WP) lintas kanwil.
Selain itu, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang melayani amnesti pajak akan bertambah hingga berjumlah 207.
Untuk layanan di luar negeri, Sri mengatakan masyarakat dapat mendatangi KBRI Singapura. Layanan amnesti pajak sudah dibuka pada 8 Agustus 2016. Lokasi lainnya terletak di Konjen RI-Hong Kong yang dibuka hari ini, 22 Agustus 2016, serta KBRI Inggris yang akan dibuka mulai 29 Agustus 2016.
Untuk mendapatkan informasi soal amnesti pajak, pemerintah menyediakan website www.pajak.go.id/amnestipajak. Saluran pemberian informasi lainnya dapat diakses ke Direktur Jenderal Pajak 0813-1050-3747.
Program amnesti pajak telah berjalan 1 bulan. Namun Sri mengaku nilainya masih sedikit. Total SPH yang masuk hingga 22 Agustus 2016 mencapai 7.874. Harta yang direpatriasi Rp 1,48 triliun. Sedangkan harta deklarasi dari dalam negeri mencapai Rp37,6 triliun dan deklarasi luar negeri Rp5,83 triliun. Uang tebusan mencapai Rp 908 miliar atau baru 0,6 persen dari target Rp 165 triliun.
