BPS: Kesenjangan Ekonomi di Sulawesi Selatan Paling Buruk  

Jumat, 19 Agustus 2016 20:07 WIB

Proyek pembangunan jembatan terlihat di kawasan CPI, Makassar, 9 November 2015. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode Januari - September tahun ini, terjadi peningkatan sebesar 1.011 proyek yang hingga kini baru terealisasi senilai US$8,93 miliar. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka gini ratio nasional pada Maret 2016 sebesar 0,397. Sebanyak tujuh provinsi tercatat memiliki angka gini ratio yang lebih tinggi daripada rata-rata angka nasional.

Kepala BPS Suryamin mengatakan tujuh provinsi tersebut antara lain Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. “Gini ratio tertinggi terjadi di Sulawesi Selatan,” ucapnya di kantor BPS, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016. Gini ratio Sulawesi Selatan pada Maret 2016 tercatat sebesar 0,426 atau lebih tinggi 0,029 daripada rasio nasional.

Suryamin berujar, tingginya gini ratio di Sulawesi Selatan disebabkan oleh perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi antara di daerah pedesaan dan perkotaan Sulawesi Selatan. “Pertumbuhan di desa tidak secepat di kota,” tuturnya. Di daerah perkotaan Sulawesi Selatan, gini ratio sebesar 0,407, sementara di pedesaan sebesar 0,367.

Selain melebihi rasio nasional, gini ratio Sulawesi Selatan Maret 2016 meningkat dibanding Maret 2015 dan September 2015. Gini ratio pada Maret 2015 sebesar 0,424 dan September 2015 0,404.

Provinsi lain yang juga melebihi rasio nasional ialah Yogyakarta. Gini ratio Yogyakarta mencapai 0,420, stagnan sejak September 2015. Sedangkan gini ratio Gorontalo mencapai 0,419. Angkanya meningkat dibanding September 2015 sebesar 0,401. Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat memiliki gini ratio sebesar 0,402, naik dari September 2015 sebesar 0,381.

Sedangkan provinsi lain, yaitu Jawa Barat, tercatat memiliki gini ratio sebesar 0,413. Gini ratio provinsi tersebut menurun jika dibanding September 2015 sebesar 0,426. Gini ratio Jakarta sebesar 0,411, menurun dari September 2015 sebesar 0,421. Sedangkan Jawa Timur memiliki gini ratio sebesar 0,402, naik dari September 2015 sebesar 0,403.

Suryamin menuturkan penyebab tingginya gini ratio di wilayah tersebut sama dengan yang terjadi di Sulawesi Selatan. “Ada perbedaan kecepatan pertumbuhan di pedesaan dengan perkotaan,” ujarnya.

Sedangkan provinsi yang memiliki gini ratio terendah ialah Bangka Belitung. Gini ratio di provinsi tersebut sebesar 0,275 atau lebih rendah 0,122 poin dari rasio nasional. “Artinya, pertumbuhan di provinsi tersebut lebih merata,” ucap Suryamin.

VINDRY FLORENTIN




Berita terkait

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

5 jam lalu

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

BPS mencatat hanya 169 wisatawan mancanegara yang menggunakan 17 Bandara yang kini turun status menjadi Bandara domestik.

Baca Selengkapnya

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

8 jam lalu

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

7 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

10 hari lalu

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

Indonesia memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan dalam 47 bulan terakhir pada Maret 2024

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

10 hari lalu

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

Pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK memengaruhi IHSG. Perdagangan ditutup melemah 7.073,82.

Baca Selengkapnya

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

10 hari lalu

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.

Baca Selengkapnya

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

10 hari lalu

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.

Baca Selengkapnya

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

10 hari lalu

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

BPS menilai dampak konflik geopolitik antara Iran dan Israel tak berdampak signifikan terhadap perdangan Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya.

Baca Selengkapnya

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

10 hari lalu

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

Surplus perdagangan Indonesia pada Maret 2024 tembus US$ 4,47 miliar. Surplus 47 bulan berturut-turut.

Baca Selengkapnya

Timur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak

10 hari lalu

Timur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak

Badan Pusat Statistik atau BPS membeberkan lonjakan harga komoditas akibat memanasnya tekanan geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya