BPS: Jumlah Usaha Non-Pertanian Meningkat
Editor
Setiawan Adiwijaya
Jumat, 19 Agustus 2016 15:35 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan jumlah usaha non-pertanian hasil pendaftaran usaha sensus ekonomi 2016. "Jumlahnya meningkat 17,6 persen dibandingkan dengan hasil sensus ekonomi 2006," ucap Kepala BPS Suryamin di kantornya, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016.
Suryamin mengatakan jumlah usaha non-pertanian mencapai 26,7 juta usaha pada sensus ekonomi 2016. Sedangkan pada sensus ekonomi 2006, jumlahnya 22,7 juta usaha.
Dari total jumlah usaha dalam sensus ekonomi 2016, sebanyak 7,8 juta usaha menempati bangunan khusus usaha. Sedangkan 70 persen dari total jumlah usaha merupakan pedagang keliling, usaha di rumah tinggal, usaha kaki lima, dan lainnya.
Baca Juga: Pertumbuhan Industri Semester II Diyakini Lebih Baik
Suryamin berujar, banyaknya usaha yang tidak menempati bangunan khusus bagi kegiatan usaha merupakan tantangan di era persaingan bebas. "Produktivitas dan daya saing usaha perlu ditingkatkan," tuturnya.
Suryamin mengatakan jumlah usaha terbanyak berada di Pulau Jawa, yaitu 16,2 juta usaha. Jumlah terbanyak lain ada di Sumatera dengan 5 juta usaha dan Sulawesi 2,2 juta usaha. "Pulau Jawa memiliki pertumbuhan usaha terendah dibanding wilayah lain."
Usaha di Pulau Jawa hanya tumbuh 11,9 persen. Sedangkan usaha di Maluku dan Papua tumbuh 51,7 persen, diikuti Sulawesi dengan pertumbuhan 36,3 persen serta Bali dan Nusa Tenggara 26,6 persen.
Simak: Pengamat: RI Butuh Menteri ESDM yang Paham Energi Terbarukan
Terkait dengan sensus ekonomi, sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menuturkan sensus ekonomi 2016 yang digelar BPS wajib diikuti semua pelaku usaha. Apabila pelaku usaha menolak, yang bersangkutan melanggar undang-undang.
"Jangan ada perusahaan yang berbelit-belit agar jangan disensus. Siapa pun tidak boleh menolak untuk disensus," ucap Darmin beberapa waktu lalu.
Menurut Darmin, sensus ekonomi 2016 tidak berhubungan dengan pajak. Data perorangan yang didapat BPS tidak akan dibuka kepada Direktorat Jenderal Pajak. "Tidak akan pernah, karena dijamin kerahasiaannya."
VINDRY FLORENTIN
