TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah masih bergejolaknya perekonomian global.

Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RAPBN 2017 dan Nota Keuangan menyebutkan tiga kebijakan utama tersebut adalah kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan.

"Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian," kata Jokowi di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016. Menurut Presiden Jokowi, selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.

Kedua, Presiden menambahkan, kebijakan belanja akan memberikan penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang, antara lain, difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga, Presiden melanjutkan, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang. "Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017 adalah Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan," ujar Jokowi.

Menurut Kepala Negara, belum pulihnya perekonomian global dan beberapa negara mitra dagang utama, yang diiringi masih rendahnya harga komoditas, menjadi risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian nasional. Di samping itu, Presiden Jokowi menilai negara-negara maju juga sedang bergulat menghadapi tantangan pemulihan ekonomi sehingga masih terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan, termasuk sebagian negara menerapkan kebijakan penggelontoran likuiditas.

"Di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja," tutur Jokowi.

Dalam mendukung hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa APBN ke depan juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan—baik jangka pendek maupun jangka menengah.

ANTARA | VINDRY FLORENTIN