TEMPO.CO, Bangkalan - Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Mondir Rofi'I mengakui, hingga triwulan ketiga 2016, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan rendah. Namun, melihat jumlah antara pemasukan dan belanja, Mondir menilai dana APBD yang terpakai masih normal. "Antara pemasukan dan belanja masih seimbang," ucapnya, Kamis, 11 Agustus 2016.
Meski dianggap normal, menurut Mondir, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu segera merealisasi berbagai program yang telah dibuat. Dengan begitu, anggaran APBD senilai Rp 2,1 triliun akan terserap maksimal sebelum tutup buku 2016. "Saya sudah perintahkan, realisasi belanja harus diseimbangkan dengan rencana belanja," katanya.
Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan menunjukkan anggaran yang diserap SKPD masih di bawah 50 persen. Hingga Juli 2016, dari total APBD sebesar Rp 2,1 triliun, yang terserap baru 42,96 persennya. "Baru terserap Rp 903 miliar," ujar pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Wibagio Suharta.
Untuk meningkat realisasi APBD, Wibagio menuturkan kuncinya hanya satu: masing-masing dinas dan instansi harus segera merealisasi program yang telah dibuat. Menurut dia, ada beberapa hal yang menghambat penyerapan APBD. Namun Wibagio enggan menjelaskan secara rinci kendala yang dihadapi. "Penyebabnya tidak bisa kami buka ke publik, agar tidak menimbulkan kegaduhan di SKPD," tuturnya.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
