Bank Mandiri Bakal Terima Dana Repatriasi Rp 5 Triliun  

Reporter

Jumat, 12 Agustus 2016 17:31 WIB

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk yang baru, Kartika Wirjoatmodjo memberikan keterangan pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersama Budi Gunadi Sadikin dan Sentot A. Sentausa di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, 21 Maret 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, hingga hari ini, jumlah dana repatriasi yang dikonfirmasi akan masuk melalui gateway Bank Mandiri telah mencapai Rp 5 triliun.

"Kalau yang repatriasi, dananya sudah confirm akan masuk ke kami itu sekitar Rp 5 triliun. Tapi mereka belum declare, baru memasukkan laporannya. Sekarang baru melaporkan tebusannya dulu," kata Kartika di kantor Kementerian BUMN, Jumat, 12 Agustus 2016.

Dari jumlah Rp 5 triliun itu, kata dia, sebenarnya dana repatriasi yang sudah masuk ke Indonesia dan akan dikelola Mandiri telah mencapai Rp 1,5 triliun. Namun wajib pajak masih harus melaporkan dan menunggu surat dari Direktur Jenderal Pajak sebagai tanda mereka telah resmi melakukan repatriasi. "Jadi dia duitnya baru masuk terus bilang, 'Ini mau saya repatriasi, terus saya belum laporkan'," ujar Kartika.

Namun, kata Kartika, dana itu baru dapat masuk ke Mandiri sekitar September 2016, seiring berakhirnya periode deklarasi tax amnesty tahap pertama. "Dana repatriasi itu kan biasanya mereka masukkan uang dulu, lapornya di September. Mereka hitung-hitung dulu asetnya," tuturnya.

Selain dana repatriasi, dana tebusan dari deklarasi tax amnesty yang dibayar melalui Mandiri juga meningkat. Sejak dua hari lalu, dana tebusan yang telah masuk ke Bank Mandiri mencapai sekitar Rp 90 miliar. "Deklarasi Rp 90 miliar, mungkin dari sekitar Rp 4 triliun sampai Rp 5 triliun dari yang dideklarasi," ucap Kartika.

Setelah dana repatriasi itu diterima Bank Mandiri, wajib pajak akan menginvestasikan dananya melalui gateway yang telah disiapkan Mandiri Group sesuai keinginan mereka. Mereka sendiri memiliki tiga gateway yang telah disahkan pemerintah untuk mendukung program pengampunan pajak.

Tiga gateway itu adalah Bank Mandiri sebagai gateway Bank, Mandiri Sekuritas sebagai perusahaan efek, dan Mandiri Manajemen Investasi yang menawarkan produk reksadana. "Ya, itu nanti terserah mereka (wajib pajak) mau diinvestasikan ke gateway mana," kata Kartika.

DESTRIANITA






Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

8 April 2023

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

Kementerian ESDM angkat bicara soal ramainya pemberitaan soal bocornya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

7 April 2023

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

Ditjen Pajak merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka program tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

7 April 2023

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

Ditjen Pajak Kemenkeu merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty hingga 31 Mei.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

1 Maret 2023

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara seri PBS035 sebesar Rp156,522 miliar.

Baca Selengkapnya

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

31 Juli 2022

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

Yustinus Prastowo menegaskan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura

2 Juli 2022

Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat 15 negara asal deklarasi dan repatriasi harta bersih yang mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS)

Baca Selengkapnya