Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan para menteri Kabinet Kerja sebelum dimulainya rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR, Jakarta, 6 April 2015. Rapat ini juga membahas APBN perubahan dan Peraturan Presiden 39 Tahun 2015 tentang peningkatan tunjangan untuk uang muka pembelian kendaraan pejabat negara. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merancang mekanisme pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan semua kementerian harus mengencangkan ikat pinggang. "Kecuali yang sudah kecil sekali anggarannya," ucap Mardiasmo di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016. Namun ia tak merinci daftar Kementerian yang akan dipangkas dan tidak.
Menurut Mardiasmo, anggaran yang akan dipotong merupakan anggaran belanja yang bukan prioritas. Salah satunya anggaran perjalan dinas dan dana lelang.
"Program lain adalah perjalanan dinas, paket meeting, honorarium, dan kegiatan lain yang tidak prioritas dan tidak mendukung tupoksi," ujar Mardiasmo.
Anggaran yang dipotong, menurut Mardiasmo, hanya sebagian. Ia memastikan anggaran tersebut mencukupi pembiayaan hingga akhir 2016.
Pemerintah berencana memangkas anggaran senilai total Rp 133,8 triliun. Anggaran yang dipotong berasal dari belanja pemerintah senilai Rp 65 triliun. Sedangkan Rp 68,8 triliun lain yang akan dipotong merupakan dana transfer ke daerah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro juga mengatakan pemangkasan anggaran akan diterapkan di semua kementerian.
"Semua kementerian (dipangkas)," ucap Bambang setelah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016. Bambang bungkam saat ditanyai mengenai detail besaran anggaran yang dipotong di masing-masing kementerian.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan pemangkasan tersebut. Rapat digelar hari ini di kantornya dan dihadiri pejabat Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut hadir dalam rapat tersebut.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
