TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan membuat sistem perizinan satu atap di Batam dan Bintan untuk mendukung pendirian kawasan ekonomi khusus. "Kita harus menyelesaikan masalah-masalah pokok di Batam seperti soal perizinan," kata Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi, hari ini.Dengan sistem perizinan tersebut, kata Lutfi, investor dapat menyelesaikan semua perizinan di Sumatera Promotion Center. Izin yang seharusnya diurus di BKPM Jakarta dapat diurus langsung di Batam dan Bintan, misalnya izin investasi, izin tenaga kerja asing, serta kepabeanan.Saat ini, kata dia, pemerintah tengah membuat standar prosedur operasi. Lutfi mengatakan pihaknya mentargetkan sistem perizinan tersebut dapat diselesaikan dalam 14 hari.Selain itu, status Batam, Bintan, dan Karimun yang telah menjadi kawasan industri membuat pengusaha tidak perlu lagi mengurus izin daerah. Dengan begitu, pengusaha tidak lagi perlu mengurus analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin gangguan.Pemerintah juga akan memasukkan kawasan ekonomi khusus ke dalam Rancangan Undang-Undang Kepabeanan dan Pajak. "Supaya mempunyai kapabilitas untuk bisa mengadopsi keberadaan kawasan ekonomi khusus," ujarnya.Oktamandjaya Wiguna