Gubernur BI Setuju Pemangkasan Anggaran, Ini Alasannya  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Selasa, 9 Agustus 2016 17:55 WIB

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat berdiskusi di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 11 November 2015. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyetujui pengajuan pemotongan anggaran pengeluaran dan belanja yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk beberapa pos kementerian.

Menurut Agus, pemangkasan itu dilakukan karena penerimaan pajak dari pemberlakuan program tax amnesty diperkirakan jauh dari yang direncanakan pemerintah sebelumnya.

Jika pemangkasan anggaran pengeluaran tidak dilakukan dan pemasukan negara dari pajak berkurang, kata Agus, untuk menutup kekurangan, harus dilakukan penambahan utang.

“Jadi saya menyambut baik. Tinggal kita nanti sama-sama mengikuti yang dipotong semoga anggaran yang betul-betul strategis dan betul-betul yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi,” kata Agus di gedung Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Agustus 2016.

Dengan pemotongan anggaran, Agus berharap, ke depan, pemerintah dapat merealisasi kebijakan dengan baik sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski, kata dia, secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya tumbuh lebih baik bila semua pihak ikut berpartisipasi.

“Bukan hanya tergantung pengeluaran pemerintah, tapi juga pengeluaran swasta dalam bentuk konsumsi atau investasi,” ucap Agus.

Setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan pada Jumat, 5 Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana kembali memotong APBN-P 2016 menjadi Rp 133,8 triliun. Terkait dengan pemotongan itu, kata Sri Mulyani, pemerintah tidak akan mengajukan RAPBN-P 2016 lagi ke DPR. Hal itu berdasarkan Undang-Undang APBN-P 2016 Pasal 26.

Sri Mulyani berujar, pemotongan dana dalam APBN-P 2016 Rp 133,8 triliun itu berasal dari pemotongan anggaran belanja kementerian dan belanja daerah, yang masing-masing dipangkas Rp 65 triliun dan Rp 68,8 triliun.

Namun, Sri menegaskan, pemangkasan tidak akan mengurangi kemampuan APBN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sebab, pos yang dipotong adalah belanja-belanja yang tidak produktif, seperti belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya konsinyering, dan pembangunan gedung-gedung pemerintah.

DESTRIANITA | ANGELINA ANJAR


Berita terkait

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

8 jam lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

10 jam lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

12 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

16 jam lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

2 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

2 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

3 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

3 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya