Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie seusai pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Selasa (2/4). Saat dimintai keterangan oleh wartawan Kwik Kian Gie hanya menjawab dengan kata "Rahasia" .TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ekonomi Kwik Kian Gie menilai Indonesia belum merdeka dari penjajahan elite politik yang menggerogoti perekonomian melalui korupsi. Menurut dia, harus ada gerakan seperti organisasi Budi Utomo tapi dalam bidang ekonomi.
Budi Utomo adalah gerakan politik kaum pribumi pada 1908 yang menuntut Indonesia lepas dari penjajahan. “Pertemuan kongres rakyat, berhadapan dengan penguasa,” katanya di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2016.
Menurut Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional era Presiden Megawati itu, bangsa Indonesia perlu mengerahkan organisasi massa yang memiliki cabang di daerah untuk merumuskan langkah memerangi para penguasa ekonomi. Dia mencontohkan, Muhammadiyah bisa membentuk gerakan yang mewakili aspirasi dari setiap daerah.
Harapannya, para penguasa bisa mengetahui aspirasi yang diinginkan masyarakat di daerah. Hasil kongres para ormas tersebut, ucap Kwik, bisa berbentuk kesepakatan. “Sumpah rakyat,” ujarnya.
Kwik menuturkan upaya itu bukan bertujuan merdeka secara konstitusional, tapi merdeka secara ekonomi dari pelaku tindak pidana korupsi.
Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, mengimbuhkan, saat ini pemerintahan belum mampu memahami arti Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas soal demokrasi ekonomi. Wakil rakyat, kata dia, juga cenderung mengabaikan pesan konstitusi tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan dirinya sendiri.
Baswir menilai gagasan Kwik perlu diimplementasikan untuk menjaga demokrasi ekonomi di Indonesia. Ia menyebutkan demokrasi ekonomi berarti kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat. Namun kongres rakyat harus dibarengi dengan pemahaman ekonomi kerakyatan bagi semua pihak. “Yang lebih penting, rakyat bisa mengendalikan jalannya roda ekonomi,” ujarnya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
7 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Target Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Para Capres Dinilai Percuma Jika Andalkan Pertambangan
19 Desember 2023
Target Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Para Capres Dinilai Percuma Jika Andalkan Pertambangan
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan target pertumbuhan ekonomi para kandidat capres dan cawapres Pemilu 2024 cenderung tinggi.
CORE Proyeksikan Krisis Properti di Cina Diprediksi Berdampak Jangka Panjang ke RI
12 Desember 2023
CORE Proyeksikan Krisis Properti di Cina Diprediksi Berdampak Jangka Panjang ke RI
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, mengatakan krisis sektor properti di Cina sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia, terutama pada kinerja ekspor.