Semester I, BPJS Ketenagakerjaan Surplus Rp 648 Miliar  

Reporter

Kamis, 4 Agustus 2016 23:09 WIB

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyerahkan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan di gedung BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Jakarta Selatan, 17 April 2016. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan pada semester pertama 2016 mengalami surplus pendapatan senilai Rp 648 miliar. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, surplus itu didapatkan dari total iuran yang dikurangi dengan beberapa pengeluaran.

"Dari iuran peserta dikurangi biaya operasional dan jumlah klaim yang dibayarkan," kata Agus saat ditemui di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Agustus 2016.

Agus mengatakan hasil ini bisa dicapai meski pada semester I 2016 perekonomian nasional masih mengalami perlambatan. Target iuran pun sudah mencapai 51,6 persen dari target 2016, atau sudah mencapai angka Rp 22 triliun.

Mengenai iuran, Agus menambahkan, pihaknya juga sedang membuat satu skema pembayaran iuran baru yang bersifat kolektif. Hal ini untuk membantu para pekerja yang berpenghasilan terbatas untuk membayarkan iurannya. "Yang mampu bantu bayar yang kurang."

Menurut Agus, skema ini adalah skema yang bersifat gotong-royong. Rencananya skema ini akan dikeluarkan dalam waktu dekat, dan saat ini sedang diujicobakan di tataran internal BPJS Ketenagakerjaan. "Segera di-launching."

Diketahui, sampai 30 Juni 2016, capaian tenaga kerja aktif BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 19,6 juta orang atau 89,6 persen dari target tahun ini. Kepesertaan perusahaan aktif telah mencapai 97,8 persen dari target tahun 2016.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

7 hari lalu

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

29 Februari 2024

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

20 Desember 2023

Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

1 Juni 2023

JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.

Baca Selengkapnya

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

8 Desember 2022

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.

Baca Selengkapnya

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),

Baca Selengkapnya

Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

9 Juli 2020

Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

BPJS Kesehatan membuka akses dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke pemerintah daerah untuk mengolah data dan informasi KIS peserta JKN.

Baca Selengkapnya