TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menitipkan pesan agar Kementerian Keuangan menyukseskan program amnesti pajak atau tax amnesty, yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. “Dan titipan terakhir kepada teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak, serta segenap jajaran, mudah-mudahan tax amnesty bisa sukses,” kata Bambang mengakhiri pidato serah jabatan di Kementerian Keuangan, Rabu, 27 Juli 2016.
Setelah proses pembahasan selama dua bulan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan pemerintah pada 28 Juni 2016. Program tersebut berjalan efektif per 18 Juli 2016. Bambang, Presiden Joko Widodo, dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menggelar sosialisasi di berbagai kota untuk mengkampanyekan program ini. Bambang menargetkan penerimaan pajak dari program ini mencapai Rp 165 triliun. Target ini dicantumkan dalam postur Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016.
Hari ini Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. Satu dari menteri yang diganti adalah Bambang Brodjonegoro. Ia digantikan Sri Mulyani. Bambang sendiri kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Acara serah jabatan segera dilakukan setelah Jokowi mengumumkan perombakan kabinet itu. (Baca: Ini Susunan Menteri Baru Hasil Reshuffle )
Selain tax amnesty, Bambang berharap kondisi keuangan negara dan makroekonomi membaik setelah Sri Mulyani menggantikannya. Ia ingin Kementerian Keuangan dan Bappenas dapat bekerja sama menjalankan program yang telah disusun.
“Di mana Bappenas membuat rancangannya, perencanaannya, termasuk belanja prioritas, dan khususnya money follow program yang sangat diharapkan Bapak Presiden," tuturnya. "Kementerian Keuangan nanti diharapkan melakukan eksekusi dengan baik dan bersama-sama mendorong kementerian serta lembaga membelanjakan tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran dan, yang penting, efisien.” (Baca: Bambang Soesatyo: Penunjukan Sri Mulyani Bisa Bikin Gaduh)
PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN
13 jam lalu
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit
1 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
1 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?
1 hari lalu
Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.
Baca SelengkapnyaSektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali
1 hari lalu
Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
3 hari lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
3 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca SelengkapnyaDisebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
3 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor
4 hari lalu
Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.
Baca SelengkapnyaRespons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor
4 hari lalu
Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?
Baca Selengkapnya