BKPM Hadirkan 300 Pengusaha di Regional Investment Forum

Reporter

Selasa, 26 Juli 2016 13:25 WIB

Kepala BKPM, Franky Sibarani. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal berupaya untuk meningkatkan pemerataan penyebaran investasi keseluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah Sumatera. Salah satunya melalui kegiatan Regional Investment Forum (RIF) Tahun 2016 yang diselenggarakan di Palembang dengan tema “Exploring Sumatra’s Potential For Quality Investment”.


Acara ini dihadiri oleh para stakeholder baik dari pusat dan daerah, serta calon investor maupun investor existing yang berasal dari Singapura, Australia, Jepang, Taiwan, Eropa dan Tiongkok. Tercatat kurang lebih 300 peserta terdiri dari pengusaha nasional dan asing hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan di provinsi lumbung energi nasional tersebut.


Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menuturkan, kegiatan RIF bertujuan untuk melakukan sosialisasi pemasaran potensi dan peluang investasi di wilayah Sumatera, serta diperuntukkan sebagai forum sosialisasi berbagai kebijakan yang baru diterbitkan Pemerintah dalam bidang penanaman modal.


"Acara ini juga akan dimanfaatkan BKPM untuk mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus terus dilakukan,” ujar Franky dalam keterangan resmi, Selasa, 26 Juli 2016.

Acara RIF 2016 di Palembang dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani.

Acara tersebut menampilkan seminar diskusi panel dan parallel meeting (debottlenecking, one-on-one meeting, dan dialog strategi pemasaran kawasan industri) serta pameran peluang potensi investasi dari seluruh provinsi di wilayah Sumatera.

Dalam diskusi panel, BKPM akan menyampaikan topik terkait Reformasi Pelayanan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Izin Investasi 3 Jam (I23J), Kebijakan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Adapun pembicara lain seperti perwakilan kementerian Tenaga Kerja, perwakilan Ditjen Bea Cukai, dan perwakilan Pokja 1 membidangi Kampanye dan Diseminasi Kebijakan Ekonomi, serta Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang akan menyampaikan terkait Kampanye dan Diseminasi Kebijakan Ekonomi khususnya Paket-Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah serta perwakilan Himpunan Kawasan Industri (HKI).

BKPM juga memberikan kesempatan kepada para calon investor/investor yang hadir untuk melakukan one-on-one meeting dengan para stakeholder di daerah baik kalangan Pemerintah maupun dunia usaha.

"Kami berharap melalui kegiatan one-on-one meeting tersebut, para calon investor/investor dapat memperoleh informasi ‘first hand’ secara langsung untuk mengetahui secara detail peluang di daerah termasuk ketersediaan lahan, informasi kawasan industri dan lain sebagainya,” kata Franky.

Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis yang membuka acara RIF di Palembang menjelaskan, pemerataan pembangunan penanaman modal didorong ke luar Pulau Jawa, khususnya industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam seperti hilirisasi pertanian dan perkebunan. Misalnya hilirisasi kelapa sawit menjadi obat-obatan (farmasi) atau kosmetika.

“Sebagai wilayah yang kaya dengan sumber daya alam dan berada di lokasi strategis di Samudra Hindia, kedua industri tersebut merupakan peluang investasi yang didorong untuk wilayah Sumatera,” ujar Azhar dalam konferensi pers di Palembang, Selasa (26 Juli 2016).

Guna menarik minat investor, perlu didukung dengan infrastruktur serta pengembangan Kawasan Industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ditetapkan, meliputi KEK Sei Mangke, Kawasan Industri Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan KEK Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan.

“Kami juga berharap dapat terjalin business matchmaking dengan calon mitra potensial di daerah. Selain itu debottlenecking meeting dapat dimanfaatkan bagi investor yang mengalami kesulitan dalam merealisasikan investasinya, dan dialog strategi pemasaran kawasan industri/KEK diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi mengembangkan dan memasarkan potensi wilayahnya secara efektif dan efisien," kata Azhar.

Adapun, saat ini sedang disiapkan pembangunan jalan tol trans Sumatera sepanjang 2.700 kilometer. Pembangunan jalan tersebut akan mendukung terbentuknya Asian Highway di Sumatera. Jalan tersebut dibangun untuk meningkatkan konektivitas, sehingga diharapkan dapat menjadi tulang punggung (backbone) di wilayah pertumbuhan.


Dalam kegiatan tersebut, turut ditandatangani Nota Kesepahaman mengenai pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api antara Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan PT Hutama Karya (persero).


BISNIS.COM

Berita terkait

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

11 jam lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

11 jam lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

15 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Rencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya

18 jam lalu

Rencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya

Rencana investasi Microsoft itu diumumkan melalui agenda Microsoft Build: AI Day yang digelar di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

23 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

1 hari lalu

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Timothy Ronald, Pemegang Saham Termuda Holywings Group

2 hari lalu

Timothy Ronald, Pemegang Saham Termuda Holywings Group

Bisnis dari Holywings Group tidak hanya mencakup beach club terbesar di dunia (Atlas) dan di Asia (H Club), tapi juga klub dan bar

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft Ungkap Rencana Investasi AI dan Cloud Senilai Rp 27,6 Triliun di Indonesia, Ini Rinciannya

2 hari lalu

Bos Microsoft Ungkap Rencana Investasi AI dan Cloud Senilai Rp 27,6 Triliun di Indonesia, Ini Rinciannya

CEO Microsoft, Satya Nadella, membeberkan rencana investasi perusahaannya di Indonesia. Tak hanya untuk pengembangan infrastruktur AI dan cloud.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

2 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya