TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah untuk mendirikan bank syariah khusus untuk pembiayaan infrastruktur dinilai belum terlalu mendesak. Apalagi dana yang disiapkan pemerintah sebesar US$ 200 juta dianggap kecil.
Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan anggaran sebesar itu tidak cukup untuk mendirikan bank yang fokus ke infrastruktur. Dia menyarankan pemerintah untuk fokus membesarkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang memang fokus pada pembiayaan di sektor tersebut.
"Saya pikir itu tidak terlalu mendesak. Dana US$ 200 juta bukanlah dana yang cukup besar untuk mendirikan suatu bank, apalagi yang fokus ke infrastruktur. Lebih baik pemerintah lebih fokus untuk membesarkan PT SMI yang memang ditugaskan mendanai proyek infrastruktur dengan cara menghimpun dana jangka panjang," katanya kepada Bisnis.com di Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.
Bank Infrastruktur Syariah atau Islamic Infrastucture Bank (IIB) merupakan proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Islamic Development Bank (IDB). Bank ini rencananya didirikan di dua negara, di yakni Indonesia dan Turki.
Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pembentukan IIB masih menunggu perkembangan dari IDB. Soal investasi Indonesia dalam pembentukan bank ini, Bambang mengatakan dana yang disiapkan paling sedikit USD200 juta. "Paling minimal US$200 juta, tapi nilainya bisa jadi akan ditambah. Kami tunggu perkembangan dari IDB," katanya.
Selain itu Bambang membenarkan keterlibatan Arab Saudi dalam pembentukan bank multilateral ini. Namun, negara petrodollar tersebut hanya akan menjadi pemegang saham.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI, masuk ke jajaran Top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar dengan harga saham emiten bersandi BRIS yang melesat sehingga mendorong market capitalization atau market cap perseroan menembus Rp131,47 triliun.
