TEMPO.CO, Surabaya - Presiden Joko Widodo tadi malam menjelaskan tentang pengampunan pajak atau tax amnesty di depan 2.700 pengusaha di Jawa Timur. Penjelasan ini disampaikan dalam acara sosialisasi Program Tax Amnesty atau Amnesti Pajak, yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya.

Tamu undangan yang semula diprediksi sebanyak 2.000 orang membeludak menjadi 2.700 orang. “Saya mintanya kemarin maksimal 2.000 orang saja. Tapi ini jadi lebih. Artinya, ada keinginan yang besar dari masyarakat untuk ikut amnesti pajak,” kata Jokowi di Grand City Convention Hall Surabaya, Jumat malam, 15 Juli 2016.

Jokowi mengingatkan, dalam situasi perekonomian global seperti saat ini, negara membutuhkan partisipasi dari rakyatnya. Melalui pengampunan pajak itu pula, diharapkan Indonesia mampu memenangi persaingan internasional.

“Yang uangnya diendapkan di luar negeri, dibawa masuk. Ini pertarungan dan kompetisi antarnegara. Ini kesempatan Bapak-Ibu semua untuk berpartisipasi terhadap negara,” tuturnya.

Menurut Jokowi, pengampunan pajak juga merupakan kesempatan bagus sebelum era keterbukaan informasi di semua negara pada 2018. Dengan mengungkap harta yang disimpan sekarang, pengusaha memperoleh penghapusan tunggakan pajak serta pembebasan sanksi administrasi, pidana perpajakan, dan lain-lain. “Awal 2018, semua negara buka-bukaan, nanti orang akan tahu,” katanya.

Presiden Jokowi meyakinkan ia siap mengawasi langsung pelaksanaan amnesti pajak ini. Pengawasan akan dilakukan dengan intelijen untuk mengawal kinerja aparat perpajakan. “Biar ada kepercayaan bahwa ini betul-betul untuk membangun negara kita,” ucapnya.

Pemerintah, kata Jokowi, juga telah belajar dari banyak negara lain yang melakukan pengampunan pajak. “Saya juga tidak mau amnesti pajak ini gagal. Harus berhasil,” ujarnya.

Dalam acara sosialisasi semalam, Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

ARTIKA RACHMI FARMITA