TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah perlu mempersiapkan berbagai instrumen untuk menampung dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia pun memaparkan beberapa instrumen yang bisa menjadi pilihan bagi para wajib pajak yang ingin berpartisipasi dalam tax amnesty.

"Yang pemerintah punyai sekarang tentu obligasi pemerintah. Bisa juga melalui Reksadana Penyertaan Terbatas. Selain itu, bisa didorong lahirnya trustee ke bank, infrastructure bond, zero coupon bond," kata Darmin di kediamannya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Juli 2016.

Darmin menilai, kesiapan instrumen-instrumen itu penting karena wajib pajak yang mengikuti tax amnesty akan merasa tidak aman jika dana mereka hanya ditempatkan di bank saja. "Sehingga penting seperti tadi itu. Misalnya trustee, itu ada aturannya bahwa dia harus merahasiakan pemilik dananya," ujarnya.

Selain itu, berbagai instrumen tersebut harus disiapkan agar penguatan rupiah tetap terkendali ketika suplai dolar meningkat akibat banyaknya uang yang masuk ke pasar. "Suplai dolar yang naik akan memperkuat rupiah dengan cepat, tapi tidak sustainable. Itu akan memperlemah daya saing karena kurs rupiah over value," tuturnya.

Darmin menambahkan, pemerintah perlu menyiapkan strategi agar masuknya valas ke Indonesia tidak menjadi dolar sekaligus. Ini penting agar cadangan devisa di Bank Indonesia tidak meningkat secara drastis sehingga penguatan rupiah menjadi tidak sustainable. "Inflow yang tidak ada pasangannya ini dapat membesar sendiri hingga defisit transaksi berjalan naik."

Saat ini, menurut Darmin, pemerintah telah berkomunikasi dengan BI mengenai strategi tersebut. "Sebesar apa sih yang bisa diserap pasar kita sehingga tidak mengubah neraca pembayaran kita secara fundamental? Ini harus dirancang dengan baik. Kalau enggak, ini akan membuat neraca pembayaran kita terlalu kuat yang sebenarnya tidak ada pasangannya," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI