TEMPO.CO, Bangkalan - PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Cabang Kamal, Kabupaten Bangkalan melirik dua bisnis baru selain angkutan penyeberangan agar tidak bangkrut. Pertama menjadikan pelabuhan Kamal sebagai kawasan docking kapal, kedua mendirikan sekolah pelayaran. "Bisnis penyeberangan tak bisa diandalkan, kami rugi terus," kata Supervisor PT ASDP Kamal, Agusman, Selasa 28 Juni 2016.

Menurut dia, antara dua opsi itu, pendirian sekolah paling mungkin direalisasikan. Sarana dan prasarana lebih siap. Untuk ruang kelas misalnya, ASDP bisa memamfaatkan gedung-gedung berlantai dua bekas kantor pelabuhan. Kondisi gedung masih bagus dan kokoh. Tapi, kata Agusman, pihaknya butuh dukungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. "Agar kalau dibuka, pemerintah bisa bantu kami mengelolanya," ujar dia.

ASDP Kamal perlu mengembangkan bisnis di luar jasa penyeberangan. Sebab, sejak jembatan Suramadu beroperasi pada 2009 silam, lalu lintas penumpang di Pelabuhan Kamal menurun drastis, dari 2.000 roda dua perhari menjadi hanya 1.400 roda dua perhari. Dari 160 roda empat menjadi 60 roda empat perhari.

Menurut Agusman, penurunan jumlah penumpang itu membuat pemasukan dan pengeluaran perusahaan timpang. Contohnya, sekali jalan pulang pergi, satu kapal kecil seperti KMP Tongkol butuh biaya solarnya Rp 1,3 juta, sedang kapal besar KMP Gajah Mada menghabiskan biaya Rp 1,6 juta. Sementara pendapatan dari penjualan tiket sekali trip berkisar antara Rp 400 hingga 600 ribu. "Kalau sampai hari ini kami masih beroperasi, itu karena dapat subsidi silang dari pelabuhan lain," kata dia.

Pada 2015, ASDP Kamal tercatat menderita kerugian hingga Rp 15 miliar. Untuk mengurangi kerugian, ASDP menutup kantornya di Surabaya. Mereka tidak memperpanjang kontrak sewa gedung kepada PT Pelindo sebesar Rp 2,1 miliar pertahun. ASDP hanya menyewa dermaga Ujung untuk sandar kapal, menaikkan dan menurunkan muatan. Sejak 1 Mei lalu, General Manager PT ASDP Surabaya berikut karyawannya berkantor di Pelabuhan Kamal.

Langkah penghematan lain yaitu memindahkan 14 karyawan ke pelabuhan lain yang lebih ramai, seperti Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dan Pelabuhan Kariangau di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kini ASDP Kamal hanya mempekerjakan 10 pegawai. "Mau menaikkan tarif gak mungkin, gubernur melarang," ucap Agusman.

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohammad Mohni mendukung keinginan ASDP Kamal untuk membuka sekolah pelayaran. Cuma konsepnya, kata dia, harus dibicarakan lebih dulu, apakah universitas atau sekolah kejuruan. "Kalau universitas kami tidak bisa bantu," kata dia.

Di Bangkalan, kata Mohni, belum ada sekolah kejuruan khusus pelayaran. Yang ada jurusan kelautan yaitu SMK Brajaguna. Melihat kondisi itu, Mohni menilai sekolah pelayaran yang digagas ASDP bisa berkembang karena peluangnya terbuka lebar. "Tinggal dikelola, gurunya harus bagus, pasti berkembang, kami siap bantu," kata dia.

MUSTHOFA BISRI