Presiden Jokowi meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat terbatas tentang Natuna di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. KRI Imam Bonjol menangkap kapal nelayan Cina yang diduga menangkap ikan di perairan Natuna, pada 17 Juni 2016. ANTARA/Setpres-Krishadiyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo direncanakan meresmikan empat kelompok kerja (pokja) untuk mengawal dan mempercepat pelaksanaan 12 paket kebijakan ekonomi, Selasa, 28 Juni 2016. Kegiatan ini berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Memang satgas ini dibentuk khusus yang diminta Presiden waktu itu. Besok akan ada konferensi pers, termasuk langkah-langkah kerjanya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinator di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin, 27 Juni 2016.
Adapun empat Pokja yang dibentuk adalah Pokja I Kampanye dan Diseminasi Kebijakan, Pokja II Percepatan dan Penuntasan Regulasi, Pokja III Evaluasi dan Analisa Dampak, serta Pokja IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus.
Darmin mengatakan akan ada pernyataan dari Menteri Perdagangan selaku Ketua Pokja I yang membidangi Kampanye dan Diseminasi Kebijakan.
Senada dengan itu, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, selaku Ketua Pokja IV, mengatakan Tim Pokja I akan mengumumkan regulasi dari paket kebijakan mana yang sudah berhasil direalisasi.
"Akan diumumkan (kebijakan) mana yang sudah berhasil untuk jangka pendek. Memang ada paket yang untuk jangka menengah dan panjang. Mana yang berhasil harus dipercepat dan kasus-kasus mana yang sudah diselesaikan. Kami usahakan sebanyak mungkin diberitahukan," kata Sofjan.
Ia menjelaskan, keempat Pokja ini dibentuk khusus untuk mengkoordinasikan dan menyelesaikan kasus-kasus yang membuat perekonomian dan investasi terhambat. "Kasus pengaduan macam-macam kita terima. Sebelum diumumkan Presiden, kasusnya sudah banyak. Semua kasus yang kami tangani tentu yang menggerakkan ekonomi banyak. Kalau kasus kecil, bukan di sini tempatnya," ujar Sofjan.
Ia menambahkan, menurut rencana, Presiden akan meresmikan keempat pokja ini pukul 09.00 WIB di kantor Kemenko Perekonomian.
Amartha dan Unilever Indonesia Sinergikan Jejaring Usaha Mikro Perempuan
27 Februari 2024
Amartha dan Unilever Indonesia Sinergikan Jejaring Usaha Mikro Perempuan
Amartha dan Unilever Indonesia kolaborasikan jejaring usaha mikro Perempuan dengan jejaring bank sampah berbasis komunitas untuk kelola sampah plastik secara produktif dan ekonomis.
Riset Prediksi Kebutuhan Pembiayaan UMKM Rp 4.300 T pada 2026
14 Juli 2023
Riset Prediksi Kebutuhan Pembiayaan UMKM Rp 4.300 T pada 2026
Riset yang dilakukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Ernst & Young Indonesia menemukan kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM yang mencapai ribuan triliun pada 2026.