Pengenaan Cukai Botol Plastik Bisa Rugikan Industri

Senin, 27 Juni 2016 19:51 WIB

Seorang anak mengumpulkan botol plastik bekas di pemukiman kumuh tepi rel kereta kawasan Tanah Abang, Jakarta, 8 Juni 2015. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa merincikan, ada 4,1 juta anak terlantar. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto meminta agar Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengenakan pungutan cukai bagi botol plastik dengan hati-hati. Menurut dia, pengenaan cukai tersebut dapat berdampak langsung terhadap industri makanan dan minuman.

"Memang saat ini isunya isu lingkungan. Sehingga, saya kira, yang harus lebih ditangani adalah masalah lingkungan, bukan pengenaan cukainya. Urgensinya adalah bagaimana penanganan masalah lingkungan terkait dengan plastik," ujar Panggah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juni 2016.

Menurut Panggah, dengan pungutan itu, semua industri yang terkait dengan plastik, termasuk oli, akan terkena dampak. "Oli kan kemasannya dari plastik. Tapi sebagian besar memang makanan dan minuman. Hulunya, industri plastiknya, juga bisa turun," tutur Panggah menjelaskan.

Namun, Panggah tidak menjelaskan secara detail berapa potensi penurunannya. Pada triwulan I 2016, kata Panggah, industri makanan dan minuman tumbuh sekitar 7-9 persen. "Dengan pungutan itu, pola masyarakat yang saat ini tengah menuju makanan olahan bisa balik lagi ke makanan tradisional," ujarnya.

Di sisi lain, pengenaan cukai plastik juga dapat menambah persoalan dalam industri makanan dan minuman. Saat ini, permasalahan bahan baku, seperti garam dan gula, menjadi salah satu tantangan yang mesti dihadapi industri tersebut. "Syukur kalau masih bisa tumbuh. Tapi kan ada batas tertentu dia bisa menanggung beban itu. Pada saat tertentu bisa drop."

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016, Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan negara dari pungutan cukai plastik. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, target dalam RAPBN-P 2016 tercatat sebesar Rp 1 triliun.

Panggah mengaku tak tahu menahu dengan masuknya cukai plastik dalam RAPBN-P 2016 yang saat ini masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. "Pokoknya saya sudah sampaikan. Nanti kalau terjadi hal-hal yang saya perkirakan, yang penting saya sudah menyampaikan," kata Panggah.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Saling Kritik

16 jam lalu

Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Saling Kritik

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian saling tuding sebagai biang menumpuknya ribuan kontainer barang impor di pelabuhan

Baca Selengkapnya

Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

1 hari lalu

Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

Kemenperin memastikan sejak regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) yang mengatur impor berlaku, tidak ada keluhan dari pelaku industri

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

8 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

9 hari lalu

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?

Baca Selengkapnya

233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

12 hari lalu

233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

PT Sepatu Bata melakukan PHK ratusan karyawan secara bertahap. Bagaimana jaminan terhadap hak-hak pegawai pabrik sepatu itu?

Baca Selengkapnya

Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

15 hari lalu

Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

Seorang pejabat di Kemenperin menyalahgunakan jabatan untuk membuat SPK fiktif.

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

20 hari lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

26 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

26 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

58 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya