TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) ingin ikut andil dalam proyek infrastruktur pemerintah. Ketua Umum Gapkindo Munarji Soedargo menilai keterlibatan komponen karet dalam proyek infrastruktur bertujuan menjaga kelangsungan industri karet di tengah merosotnya harga komoditas.

"Kalau bisa berjalan, akan memberi impresi bagi pelaku usaha," kata Munarji di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 24 Juni 2016.

Wacana penggunaan karet dalam proyek infrastruktur, seperti jalan, bukan hal baru. Gapkindo, ucap Munarji, bersama Kementerian Perindustrian sudah membahas peluang keterlibatan industri karet dalam pembangunan jalan.

Menurut Munarji, struktur jalan akan lebih kuat dan tahan lama bila dicampur dengan karet. Tidak hanya itu, karet juga bisa dimanfaatkan di kawasan pelabuhan, pembuatan kanal di lahan gambut, dan pintu air. "Dengan penggunaan karet, bisa tahan lama," ujar Munarji. Di sisi lain, pemerintah disebut-sebut bisa menghemat anggaran dengan pelibatan komponen karet dalam proyek infrastruktur.

Lebih lanjut, saat ini pelaku usaha dan para petani yang bergerak di perkebunan karet membutuhkan perhatian pemerintah. Ada enam juta pekerja yang terlibat dalam industri karet. Pada 2015, total produksi karet nasional mencapai 3,2 juta ton. Sebanyak 2,6 juta ton diekspor dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sebagai bentuk keseriusan dukungan pemerintah terhadap industri karet, Munarji berharap Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan instruksi presiden. Menurut dia, Presiden Jokowi bisa memahami keinginan Gapkindo. "Kami sudah berdialog dengan kementerian. Pertemuan dengan Presiden ini untuk memantapkan," tutur Munarji.

Presiden menerima perwakilan Gapkindo di Istana Merdeka. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu membicarakan beberapa hal, salah satunya harga karet yang terus merosot. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Negara Pratikno mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu.

ADITYA BUDIMAN