TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak penyertaan modal negara (PMN) bagi badan usaha milik negara yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDIP yang juga anggota Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Diah Pitaloka, dalam rapat bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Walaupun menolak, Fraksi PDIP menyetujui PMN nontunai. "Dengan catatan pelaksanaannya setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Keputusan pada poin ini dengan pertimbangan tidak mengganggu keuangan negara dan PMN yang bersifat nontunai diperlukan untuk mewakili neraca perusahaan," kata Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 23 Juni 2016.
Selain itu, Rieke juga menuturkan, fraksinya akan mempertimbangkan PMN untuk BUMN yang menyangkut pangan dan infrastruktur apabila pemerintah mengajukannya dalam RAPBN 2017. "Ini sikap Fraksi yang harus kami sampaikan dan mohon dijadikan catatan. Kami tidak bertanggung jawab atas kesimpulan dalam rapat ini," ujarnya.
Hari ini, Komisi BUMN DPR menyetujui usulan anggaran PMN dalam APBNP 2016 sebesar Rp 44,38 triliun bagi 20 BUMN. PMN tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 28,25 triliun dan PMN nontunai sebesar Rp 16,13 triliun.
Awalnya, Kementerian BUMN mengajukan pemberian PMN bagi 23 BUMN dalam APBNP 2016. Namun, pengajuan PMN bagi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebesar Rp 1 triliun, PT Perusahaan Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp 1 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp 500 miliar ditolak oleh Komisi.
Selain itu, Komisi memotong sebagian usulan pemberian PMN. "Yakni pemotongan PMN bagi PT Hutama Karya senilai Rp 1 triliun, dari Rp 3 triliun menjadi Rp 2 triliun," ujar Ketua Komisi BUMN Teguh Juwarno. Adapun BUMN penerima PMN terbesar pada 2016 ini adalah PT PLN sebesar Rp 10 triliun berbentuk tunai dan Rp 13,56 triliun nontunai.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
BACA JUGA
Kasus Teman Ahok, Bos KPK: Surat Penyelidikan Diteken Besok
BPK Minta Kerugian Sumber Waras, Ahok: DKI Bisa Digugat
Berita terkait
BRI Optimis Tumbuh Lebih Baik di Tahun 2024
5 Februari 2024
BRI menerapkan secara konsisten strategi just right liquidity
Baca SelengkapnyaDirektur Utama BRI Optimis Kinerja Positif
22 Mei 2023
Perseroan optimis pada tahun ini dapat mencatatkan kinerja lebih baik
Baca SelengkapnyaInovasi BNI agar Kinerja Melesat di 2023
16 Maret 2023
BNI menjalankan sejumlah inovasi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah.
Baca SelengkapnyaTujuh Strategi Transformasi BNI di Tahun 2023
12 Februari 2023
Berpedoman kepada tujuh kebijakan strategis, BNI optimistis akan mencetak kinerja yang lebih baik di tahun 2023.
Baca SelengkapnyaEmang Paling Digital, Bank Mandiri Torehkan Kinerja Apik di 2022
6 Februari 2023
Sepanjang 2022, Bank Mandiri telah secara aktif menggarap segmen digital banking untuk mendukung transformasi digital
Baca SelengkapnyaProduksi Komoditas Antam Terjaga Stabil sepanjang 2022
6 Februari 2023
Seluruh lini produksi mulai dari feronikel, emas, hingga alumina tetap bertumbuh di tengah tantangan kondisi global.
Baca SelengkapnyaErick Thohir: Kinerja Apik Pelindo Berkat Kerja Keras Direksi, Komisaris, dan Seluruh Pegawai
22 Januari 2023
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kinerja apik Pelindo merupakan kerja keras jajaran direksi, komisaris, dan seluruh pegawai Pelindo.
Baca SelengkapnyaPenerapan Wealth Management for All Tingkatkan Bisnis Nasabah Premium BRI
10 Januari 2023
Melalui kinerja Wealth Management yang progresif selama 2022, BRI juga berhasil mendapat sejumlah penghargaan.
Baca SelengkapnyaTunaikan Kinerja Cemerlang, BRI Bagikan Dividen Interim Rp.8,63 triliun
3 Januari 2023
BRI mampu menjaga pertumbuhan Kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang solid.
Baca SelengkapnyaKinerja Saham Bank Mandiri Menguat
13 Oktober 2022
Sempat anjlok hingga Rp 3.760 per lembar saham pada Mei, kini saham Bank Mandiri menguat jadi Rp 9.600.
Baca Selengkapnya