20 BUMN Ini Akan Terima PMN Rp 44,38 Triliun

Kamis, 23 Juni 2016 17:09 WIB

Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Medan Merdeka Selatan. Jakarta, 2 Oktober 2010. Dok.TEMPO/ JACKY RACHMANSYAH.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016 sebesar Rp 44,38 triliun bagi 20 BUMN. PMN tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 28,25 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp 16,13 triliun.

Awalnya, Kementerian BUMN mengajukan pemberian PMN bagi 23 perusahaan pelat merah itu. Namun, pengajuan PMN bagi tiga BUMN di antaranya ditolak oleh komisi yang membidangi Badan Usaha Milik Negara.

Ketiga perusahaan itu adalah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan usulan PMN sebesar Rp 1 triliun, PT Perusahaan Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp 1 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp 500 miliar.

Selain itu, Komisi VI memotong sebagian usulan pemberian PMN. "Yakni pemotongan PMN bagi PT Hutama Karya senilai Rp 1 triliun, dari Rp 3 triliun menjadi Rp 2 triliun," ujar Ketua Komisi VI Teguh Juwarno dalam rapat dengan Menteri Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.

Adapun 20 BUMN yang akan menerima PMN pada 2016 ini adalah:

- PT Hutama Karya, sebesar Rp 2 triliun berbentuk tunai.
- Perum Bulog, sebesar Rp 2 triliun berbentuk tunai.
- PT Perikanan Nusantara, sebesar Rp 29,4 miliar berbentuk nontunai.
- PT Rajawali Nusantara Indonesia, sebesar Rp 692,53 miliar berbentuk nontunai.
- PT Angkasa Pura II, sebesar Rp 2 triliun berbentuk tunai.
- PT Pelayaran Nasional Indonesia, sebesar Rp 564,81 miliar berbentuk nontunai.
- PT Barata Indonesia, sebesar Rp 500 miliar berbentuk tunai.
- PT Wijaya Karya, sebesar Rp 4 triliun berbentuk tunai.
- PT Pembangunan Perumahan, sebesar Rp 2,25 triliun berbentuk tunai.
- Perum Perumnas, sebesar Rp 250 miliar berbentuk tunai dan Rp 235,41 berbentuk nontunai.
- PT Industri Kereta Api, sebesar Rp 1 triliun berbentuk tunai.
- PT Krakatau Steel, sebesar Rp 1,5 triliun berbentuk tunai dan Rp 956,49 berbentuk nontunai.
- PT Perusahaan Listrik Negara, sebesar Rp 10 triliun berbentuk tunai dan Rp 13,56 berbentuk nontunai.
- PT Asuransi Kredit Indonesia, sebesar Rp 500 miliar berbentuk tunai.
- Perum Jaminan Kredit Indonesia, sebesar Rp 500 miliar berbentuk tunai.
- PT Amarta Karya, sebesar Rp 32,15 miliar berbentuk nontunai.
- PT Jasa Marga, sebesar Rp 1,25 triliun berbentuk tunai.
- PT Pertani, sebesar Rp 500 miliar berbentuk tunai.
- PT Perkebunan Nusantara I, sebesar Rp 25,05 miliar berbentuk nontunai.
- PT Perkebunan Nusantara VIII, sebesar Rp 32,77 miliar berbentuk nontunai.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

2 hari lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

3 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

4 hari lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

7 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

7 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

8 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

8 hari lalu

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS.

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

8 hari lalu

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

Berikut ini jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024, mulai dari trial test, tes online 1, tes online 2, hingga tes seleksi di BUMN.

Baca Selengkapnya

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

8 hari lalu

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

Pembangunan tol MBZ (Mohamed Bin Zayed) diusut Kejaksaan Agung. Berikut profil Jalan Tol MBZ yang sebelumnya bernama Jalan Layang Japek II.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

8 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya