Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Salemba saat merilis pengusaha yang disandera karena tak kunjung membayar pajak di Lapas Kelas II Salemba pada Kamis, 19 Mei 2016. Tempo/Avit Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kepolisian RI dalam kegiatan penagihan pajak, intelijen, penyanderaan, penyidikan, serta kegiatan hukum lain di bidang perpajakan. Hingga 10 Juni 2016, Direktorat Jenderal Pajak telah menyandera (gijzeling) 25 penanggung pajak dengan nilai tagihan Rp 106 miliar.
"Untuk wilayah Jakarta, penyanderaan dilakukan terhadap tiga penanggung pajak dengan total tagihan Rp 4,6 miliar," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 20 Juni 2016.
Hari ini, kedua instansi mengadakan sosialisasi addendum pedoman kerja dan implementasi kesepakatan bersama di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. Menurut Hestu, kesepakatan tersebut sebenarnya telah ada sejak 2012. "Kami sangat menghargai dukungan dan kerjasama Polri," kata dia. Dengan sosialisasi ini, diharapkan kerjasama kedua lembaga akan lebih kuat dan terpadu.
Kabag Banops Rokowas PPNS Bareskrim Komisaris Besar Heru Sulistianto berharap tahun ini penegakan hukum di bidang pajak lebih aktif lagi. Ia memastikan Polri akan terus membantu sesuai kewenangannya. "Kepolisian siap membantu, Mabes termasuk Polda untuk melakukan pengamanan dan penegakan hukum," ujarnya.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
14 Maret 2024
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
