TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta pemerintah daerah membantu mempermudah pengurusan izin Palapa Ring, agar proyek pemerataan jaringan pita lebar di seluruh Indonesia itu sukses.
"Saya sangat memohon memberikan kemudahan izin kepada yang akan membangun," kata Menkominfo Rudiantara dalam sosialisasi Proyek Palapa Ring di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Juni 2016.
Proyek Palapa Ring Barat yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti di Provinsi Riau dan Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau akan segera dimulai.
Menteri menyatakan bila tidak diberikan kemudahan izin, maka proyek itu akan sulit berjalan. Perizinan yang dibutuhkan seperti izin membangun "landing station" di pinggir pantai, izin untuk menggali di jalan untuk menanam fiber optik. "Karena harus ditarik dari landing station," katanya.
Di tempat yang sama, Direkur Utama Palapa Ring Barat Syarif Lumintarjo juga menyatakan membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah agar bisa mengerjakan pekerjaan sesuai yang diharapkan. "Kami membutuhkan bantuan dan support untuk mewujudkan rencana waktu bekerja," kata dia.
Mulai September 2016, konsorsium Palapa Ring Barat akan melakukan sosialisasi ke Pemda. "Kami akan sowan. Proyek ini direncanakan ready for service 2018 dengan 8 kali 10 giga bite per second," kata dia.
Proyek Palapa Ring merupakan upaya pemerintah membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik bagi tulang punggung sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten kota di Indonesia.
Selain lima kabupaten kota yang dilalui, sejumlah kabupaten kota juga bisa menikmati layanan sinyal seluler kecepatan tinggi itu, yaitu di Tanjung Jabung Provinsi Jambi dan Singkawang Kalimantan Barat.
ANTARA
Berita terkait
Revisi Perpres, Pemerintah Tambah 12 Proyek Prioritas
21 Juni 2017
Peraturan itu mengubah jumlah proyek strategis nasional (PSN) menjadi 245 proyek,
satu program ketenagalistrikan, dan satu program industri pesawat.
Ini Alasan Jokowi Batasi Usulan Proyek Strategis Nasional Baru
3 Mei 2017
Jokowi meminta para menteri tidak sembarangan dalam mengusulkan Proyek Strategis Nasional baru.
Baca SelengkapnyaKebut Proyek Prioritas, Sri Mulyani Gunakan Dana Alokasi Khusus
26 April 2017
Menurut Sri Mulyani, salah satu instrumen APBN yang dapat disesuaikan dengan proyek dan program prioritas nasional adalah dana alokasi khusus (DAK).
Baca SelengkapnyaStudi Kelayakan Kereta Semi Cepat Selesai 2017
4 November 2016
Kementerian Perhubungan menargetkan studi kelayakan (feasibility study) proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya bisa selesai dalam enam bulan.
Baca SelengkapnyaProyek Dam Sabo Magelang Ditargetkan Rampung Akhir 2017
2 September 2016
Dam Sabo dirancang untuk dapat mengalirkan lahar dengan kapasitas 640 meter kubik per detik.
Baca SelengkapnyaDari 225 Proyek Strategis, Baru 88 Proyek Yang Dieksekusi
6 Juni 2016
Jokowi minta Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kantor Staf Kepresidenan memantau secara real time.
Baca SelengkapnyaMandiri Gerojok Rp 3 Triliun Proyek Pelindo IV
15 Oktober 2015
Progres proyek MNP tahap I fase pertama berupa pembangunan
dermaga sepanjang 320 meter telah mencapai 7 persen.
Jaksa Agung Bentuk Tim Pendamping Proyek Daerah
24 Agustus 2015
Jaksa Agung Prasetyo berencana melakukan pendampingan kepada pejabat daerah dalam menjalankan proyek.
Baca SelengkapnyaBawaslu Minta Gedung Baru, Jokowi: Kita Lihat...
24 Februari 2015
Bawaslu juga minta kenaikan tunjangan kepada Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden SBY Resmikan 33 Proyek Senilai Rp 53 Triliun
5 September 2014
Di Koridor V MP3EI Bali Nusa Tenggara telah dilaksanakan pemancangan
tiang perdana 33 proyek senilai Rp 53 triliun.