TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta persiapan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong, di Papua Barat, dipercepat. Namun Presiden meminta segala sesuatunya tetap dipersiapkan dengan matang, dari sisi kesiapan lokasi, zonasi, lahan, infrastruktur, transportasi, serta lembaganya.

"Tolong dihitung juga apakah KEK sudah sangat diperlukan di tanah Papua karena ini menyangkut ada-tidaknya bahan baku di sana. Keberadaan listrik juga penting," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa sore, 14 Juni 2016.

Sebagaimana diketahui, dibanding provinsi lain, kegiatan atau kondisi ekonomi Papua masih tertinggal. Bahkan, menurut Badan Pusat Statistik Papua, kegiatan ekspor merosot tajam. Pada April, misalnya, ekspor turun 51 persen, dari US$ 145,8 juta menjadi US$ 71,4 juta.

Jokowi menambahkan, persiapan KEK juga harus memperhitungkan faktor konektivitas ke depannya, seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Dengan begitu, barang-barang yang diproduksi di Papua bisa dengan mudah didistribusikan. "Tol laut harus terintegrasi dengan kawasan industri dan pusat produksi di Tanah Papua," katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi meminta KEK Papua dipersiapkan dalam waktu dua minggu. Dalam waktu dua minggu itu, pengusul konsep KEK bisa berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim.

Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli mengatakan pembangunan KEK penting untuk Papua karena gap pembangunan dan kegiatan ekonomi sangat besar. Meski sudah ada kegiatan produksi, hal itu tidak didukung oleh pusat industri yang terintegrasi dengan jalur transportasi yang mumpuni.

Untuk mewujudkan KEK ini, ucap Rizal, pemerintah daerah sudah membantu menyediakan lahan. Sementara itu, pemerintah pusat akan membantu pembangunan infrastruktur. "Dan, akan ada insentif untuk swasta yang masuk ke KEK," ujarnya.

Secara terpisah, Bupati Sorong Stephanus Malak membenarkan lahan untuk KEK masih dipersiapkan. Sebagian adalah lahan milik pemerintah dan sebagian lagi adalah lahan adat yang masih diproses. "Kami ucapkan terima kasih kepada menteri yang sudah memfasilitasi," katanya.

ISTMAN M.P.