Susi Pudjiastuti Ingin Semua Pemangku Bersatu

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Senin, 13 Juni 2016 13:00 WIB

Menteri Susi Pudjiastuti, memberikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, 15 April 2016. Permintaan ini karena Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, belum memberikan rekomendasi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ingin semua pihak dalam pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air bersatu dalam mendukung visi pemerintah.

"Penting agar seluruh pemangku kepentingan bersatu dan menyamakan pandangan dalam rangka mencapai cara untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan," kata Susi, saat membuka Forum Investasi Bisnis Kelautan dan Perikanan di KKP, Jakarta, Senin, 13 Juni 2016.

Menurut Susi, yang basisnya pengusaha ikan itu, saat ini pemerintah berupaya membangun peningkatan kesejahteraan dan kekayaan masa depan negara ini adalah sangat relevan dan logis.

Susi juga mengemukakan saat ini banyak daerah melaporkan jumlah tangkapan yang melimpah, seperti di Sabang, Aceh, sebelum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, jumlah tangkapan hanya sekitar satu ton per hari.

Namun, Susi menyatakan, ada pihak-pihak yang ingin status quo tidak berubah, dan salah satu hal terberat dalam menanggulangi pencurian ikan adalah mereka yang dilakukan oleh pelaku domestik di sejumlah daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan KKP, Nilanto Perbowo. mengatakan, tujuan utama forum tersebut adalah mengembangkan investasi ekonomi di sebanyak 15 sentra kelautan dan perikanan terpadu.


KKP mengembangkan sebanyak 15 sentra, yaitu di Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika, dan Merauke.

KKP juga dilaporkan menyediakan anggaran hingga sekitar Rp 305 miliar dengan penyaluran melalui dana alokasi khusus untuk pengelolaan sentra-sentra kelautan dan perikanan tersebut.

Selain acara forum bisnis, juga akan ditandatangani perjanjian nota kesepahaman (MoU) antara Perum Perindo dengan BUMN PP dan PT Pelni (Persero) terkait pembangunan rumah sakit nelayan senilai Rp 100 miliar di Pelabuhan Nizam Zachman, Jakarta Utara.

ANTARA

Berita terkait

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

10 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

21 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

39 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

40 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

40 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

41 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

41 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

54 hari lalu

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

19 Februari 2024

Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.

Baca Selengkapnya