TEMPO.CO, Larantuka - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana kembali menenggelamkan kapal pencuri ikan. Dia memperkirakan 30 kapal akan ditenggelamkan seusai Lebaran atau Juli nanti.

Penenggelaman kapal ini, kata dia, bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. "Perang melawan illegal fishing, kapal-kapal asing, itu luar biasa," kata Susi saat berdialog dengan nelayan di Tempat Penampungan Ikan Amagarapati, Pelabuhan Ilemandiri, Larantuka, Jumat, 10 Juni 2016. Hingga saat ini, Kementerian Kelautan telah menenggelamkan 176 kapal pencuri ikan.

Kementerian Kelautan, ucap Susi, memiliki anggaran sekitar Rp 10 triliun. Sebanyak Rp 8 triliun di antaranya dialokasikan untuk nelayan selaku stakeholder. Namun percuma pemerintah memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan kapal kepada nelayan jika kapal asing masih mencuri ikan di lautan lepas. "Kalau kapal kita 30 gross tonnage harus lawan kapal-kapal trawl yang ratusan GT, pasti kalah, ikan akan habis," ujarnya.

Susi juga meminta nelayan melapor ke aparat berwenang jika menemukan kapal asing mencari ikan di lautan. Apalagi Presiden Joko Widodo telah memasukkan pengelolaan asing dalam usaha perikanan tangkap ke dalam daftar negatif investasi pada 18 Mei lalu.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal keluar, pemerintah secara resmi melarang asing masuk dalam usaha perikanan tangkap. Susi bangga sektor perikanan tangkap satu-satunya sektor yang dikuasai rakyat, tidak seperti minyak, gas, dan tambang lain yang telah direbut asing.

Untuk itu, Susi mengingatkan para pejabat daerah agar tidak memfasilitasi kapal asing masuk mencari ikan. Ia mengancam pejabat daerah yang ikut melindungi kapal asing dengan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

ALI HIDAYAT