TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menargetkan rencana pencabutan subsidi listrik golongan 900 volt ampere (VA) bulan depan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir usai menyaksikan penandatanganan financial closing PLTU Batang di Istana Merdeka, Jakarta.

"Perubahan dan penyesuaiannya kami targetkan 1 Juli, mudah-mudahan," kata Sofyan, Kamis, 9 Juni 2016. Ia mengatakan ada 18 juta rumah tangga pengguna listrik 900 VA yang dinilai akan mengalami penyesuaian.

Angka 18 juta pelanggan merupakan hasil koordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan verifikasi perseroan di lapangan sejak Januari lalu. Hasilnya, hanya 4,3 juta pelanggan 900 VA dan semua pelanggan 450 VA yang mendapat bantuan pemerintah. Kendati demikian, Sofyan menambahkan, sebelum diambil keputusan akan dibahas dulu di rapat terbatas.

Alokasi subsidi listrik dalam APBN 2016 diketahui sebesar Rp 38,39 triliun. Angka ini merosot dibanding subsidi 2015 sebesar Rp 56 triliun. Sebab, anggaran mengasumsikan subsidi listrik sebagian pelanggan 900 VA sudah dicabut.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkukuh subsidi listrik harus dicabut pada bulan ini. Jika pencabutan semakin molor, anggaran bakal membengkak setiap bulannya.

"Harusnya bisa diputuskan melalui rapat terbatas kabinet," ujar Sudirman saat pemaparan asumsi makro bidang energi di ruang Komisi VII DPR, Rabu, 8 Juni 2016, kemarin.

Sudirman mengakui ada pembengkakan anggaran subsidi listrik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 38,39 triliub ke RAPBN-Perubahan 2016 sebesar Rp 57,16 triliun. Pembengkakan berjumlah Rp 18,76 triliun, dengan syarat pada 1 Juni 2016, subsidi listrik sudah dicabut.

Berdasarkan simulasi Kementerian, jika subsidi molor pada 1 Juli, pembengkakan anggaran mencapai Rp 20,65 triliun. Jika semakin molor pada Agustus, pembengkakan mencapai Rp 21,91 triliun. Jika berlaku pada tahun depan, pembengkakannya melonjak hingga Rp 25,35 triliun.

ADITYA BUDIMAN | ROBBY IRFANY