DPR: Tax Amnesty Bukan untuk Atasi Defisit Anggaran  

Reporter

Senin, 6 Juni 2016 21:14 WIB

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Pimpinan DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, 15 April 2016. Pertemuan untuk mengkonsultasikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan (Komisi XI) Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Hafisz Tohir menilai, penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bukan untuk mengatasi defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. "Tapi untuk mengatasi persoalan larinya modal kita ke luar negeri," katanya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juni 2016.

Menurut Achmad, Rp 11 ribu triliun dana disinyalir tidak masuk ke negara. Artinya, iklim perpajakan dan investasi di Indonesia buruk. "Akibat kita melakukan tax amnesty, (defisit) APBN teratasi. Itu betul. Namun kalau kita mau mengejar shortfall APBN dengan mempercepat tax amnesty, itu salah," ucapnya.

Untuk mengatasi defisit anggaran, Achmad menambahkan, pemerintah dapat menerbitkan surat utang negara. Undang-Undang Tax Amnesty pun dapat disusun lebih maksimal. "Kalau mau dapat ikan yang besar, tax amnesty tidak harus buru-buru. Kalau tax amnesty digarap dengan baik, bisa mengatasi APBN-APBN selanjutnya."

Baca Juga: Simulasi Beres, Pemerintah Berharap RUU Tax Amnesty Disahkan

Dalam RAPBNP 2016, pemerintah memasukkan asumsi penerimaan tax amnesty Rp 165 triliun. Selain itu, pemerintah akan memperbesar porsi penyerapan dari pajak penghasilan non-migas serta penerimaan dari cukai tembakau. Di sisi lain, pemerintah akan menurunkan target penerimaan dari sektor pajak hingga Rp 19,6 triliun.

Menurut Achmad, penerimaan pajak yang turun itu disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang turun, pertumbuhan di sektor industri pun turun. "Kalau sektor industri macet, setoran pajak melemah. Maka, jangan sampai anggaran tidak menyentuh tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan."

Simak: Lima Catatan FITRA pada RAPBNP 2016

Pemerintah mengusulkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP 2016 sebesar 5,3 persen, sama seperti asumsi dalam APBN 2016. Achmad meminta pemerintah merevisi angka tersebut. "Jangan dianggap remeh. Pertumbuhan 0,1 persen itu nilainya Rp 45 triliun. Kalau selisih 0,5 persen, sudah Rp 220 triliun. Artinya, duit kita hilang sia-sia di situ," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI


Berita terkait

Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Bentuk Satgas Cegah Perundungan, Ini Alasannya

4 Maret 2024

Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Bentuk Satgas Cegah Perundungan, Ini Alasannya

Setelah pembentukan satgas, para pelaku perundungan harus ditindak melalui pemberian sanksi hukum untuk memberikan efek jera.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

2 Maret 2024

Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

2 Maret 2024

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun.

Baca Selengkapnya

Ibas Caleg dengan Perolehan Suara Terbanyak Se-Indonesia, Ini Karier Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

25 Februari 2024

Ibas Caleg dengan Perolehan Suara Terbanyak Se-Indonesia, Ini Karier Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

Menjadi politikus yang memenangkan banyak suara dalam pemilu ini, bagaimana perjalanan karir politik Ibas?

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

1 November 2023

Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

Kader PDIP yang juga anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mengajukan hak angket terhadap MK. Berikut profil aktivis asal Sibolga ini.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Bullying di Sekolah Harus Dicegah

3 Oktober 2023

Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Bullying di Sekolah Harus Dicegah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan perbuatan bullying di sekolah adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dicegah.

Baca Selengkapnya