TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno angkat bicara terkait dengan lambatnya pengerjaan proyek listrik 35 ribu megawatt yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah meminta Perusahaan Listrik Negara membangun pembangkit listrik (power plant).

"Banyak PR power plant yang dibangun dalam delapan tahun terakhir yang belum selesai. Ini harus diselesaikan," ujar Rini seusai penandatanganan fasilitas lindung nilai antara delapan BUMN dan tiga bank BUMN di kompleks Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Mei 2016.

Selain itu, menurut Rini, PLN harus membangun transmisi sepanjang 46 ribu kilometer. "Di Sumatera, PLN harus membangun lebih dari 5.000 kilometer untuk menyambungkan listrik di seluruh kabupaten provinsi. Kami menjaga agar ini terus bisa dilakukan dengan baik," tuturnya.

Rini mengungkapkan, setiap dua minggu, dia selalu menanyakan kemajuan proyek listrik tersebut kepada PLN. "Bagaimana progres proyek 35 ribu megawatt dan juga proyek 17 ribu megawatt yang mana power purchase agreement (PPA) power plant-nya sudah ditandatangani swasta. Saya sedang review posisi PLN sekarang," katanya.

Hingga kini, perkembangan proyek listrik 35 ribu megawatt dari sisi konstruksi sudah mencapai 10 persen. Sedangkan PPA sudah mencapai 30 persen dan sisanya masih dalam persiapan pengadaan.

Karena itu, pada 13 Mei lalu, Presiden Joko Widodo memberikan peringatan dan evaluasi mendalam. Dia mengatakan proyek tersebut lebih lambat dari target.

Sehari sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir berujar, selain target proyek listrik 35 ribu megawatt yang dicanangkan Jokowi, PLN juga harus melanjutkan pembangunan proyek listrik 7.000 megawatt sisa dari Fast Track Program I dan II 10 ribu megawatt pada era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

ANGELINA ANJAR SAWITRI