TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan telah memerintahkan sejumlah menteri agar segera berupaya menurunkan harga daging sapi menjelang Lebaran. Dia mematok harga daging sapi harus turun hingga di bawah Rp 80 ribu per kilogram sebelum Lebaran tiba.
"Sudah saya perintahkan sejak tiga pekan lalu," kata Jokowi saat membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin, 23 Mei 2016.
Dia mengeluhkan tingginya harga daging sapi di pasar domestik yang mencapai Rp 120-130 ribu per kilogram. Setiap menjelang Lebaran, inflasi pada komoditas ini malah bisa melonjakkan harganya sampai Rp 15 ribu per kilogram. "Bertahun-tahun ini terjadi dan dianggap biasa. Bagi saya, ini tak biasa," ujar Jokowi.
Target penurunan harga daging sapi dalam sebulan ke depan itu memang tampak mustahil. Namun Jokowi membandingkan harga komoditas daging sapi di pasar Singapura yang bisa hanya senilai Rp 50-55 ribu per kilogram pada level perdagangan retail.
Menurut dia, bila harga daging sapi bisa murah di negara seperti Singapura, tentu situasi yang sama masih mungkin direalisasikan di Indonesia. "Menteri-menteri (yang bertugas menurunkan harga daging) memang lagi pusing, tapi ini soal niat, mau atau tidak," tutur Jokowi.
Dia mengaitkan masalah tingginya harga daging sapi selama ini dengan buruknya sistem distribusi logistik nasional. Jokowi mengatakan saat ini biaya distribusi logistik di Indonesia masih lebih besar 2,5 kali ketimbang negara-negara maju. Ongkos logistik, menurut dia, berpengaruh besar pada tingginya beragam komoditas kebutuhan massal para konsumen di dalam negeri.
Jokowi mencatat sampai sekarang periode masa bongkar-muat dwelling time di pelabuhan-pelabuhan utama di dalam negeri rata-rata masih tujuh hari. Bahkan ada yang bisa molor hingga tiga pekan. Padahal, menurut Jokowi, proses serupa di pelabuhan di Singapura hanya perlu satu hari. Sedangkan di Malaysia hanya dua hari. "Dwelling time di Indonesia harus bisa di bawah tiga hari. Kalau tidak, Indonesia tidak mungkin bisa bersaing dengan yang lain," ucapnya.
Karena itu, Jokowi tetap meyakini salah satu fokus yang masih harus diperhatikan pemerintahnya ialah percepatan pengadaan infrastruktur. Pembangunan jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan, menurut dia, perlu segera digenjot secepatnya. "Cina sudah punya jalur kereta cepat 16 ribu kilometer. Sedangkan kita baru mau bikin 154 kilometer saja sudah ramai dulu. Ini hal-hal tidak produktif yang harus diselesaikan," katanya.
