PDIP: Tarif Tax Amensty Akan Naik  

Reporter

Editor

andi.Ibnu

Minggu, 22 Mei 2016 20:48 WIB

Eva Kusuma S di Jakarta, Rabu (01/08) TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari mengatakan tarif tax amnesty akan naik. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil rapat kabinet terbatas yang turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum lama ini.

“Tarif sudah naik. PDIP ingin meyakinkan pemerintah untuk percaya diri,” ujar Eva kepada Tempo, Minggu, 22 Mei 2016. Meskipun tak menyebutkan angka pastinya, menurut Eva, kenaikan tarif lebih baik daripada rancangan awal 1-3 persen untuk repatriasi dan 2-6 persen untuk tebusan.

Dengan kenaikan tarif ini, dia berharap pemerintah bisa memulangkan banyak dana yang disebut berpotensi lebih dari Rp 11.400 triliun. Pun, Eva mengatakan upaya pemerintah untuk memberi perlindungan kepada wajib pajak terhadap keterbukaan informasi perpajakan sudah bagus.

Pembahasan di komisi, kata dia, akan diberlakukan setidaknya dalam waktu dua pekan mendatang. “Tapi belum resmi dimintai persetujuan ke pleno komisi,” ucap dia.

Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit tak menampik jika pembahasan tax amnesty berpotensi molor dari target waktu 30 Mei 2016. Sebab, selain tarif, masih ada beberapa poin pembahasan penting yang menjadi sorotan, seperti durasi pemberlakuan tax amnesty. “Saat ini pembahasan baru dijadwalkan pada 16 Juni 2016,” kata Ahmadi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro hanya pasrah terhadap alur pembahasan di Dewan. “Kami semua senang kalau tarif naik, tapi kami juga ingin ada repatriasi. Pokoknya kami akan membahas sampai selesai,” kata Bambang, akhir pekan lalu.

ANDI IBNU | HUSSEIN ABRI YUSUF











Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

8 April 2023

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

Kementerian ESDM angkat bicara soal ramainya pemberitaan soal bocornya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

7 April 2023

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

Ditjen Pajak merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka program tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

7 April 2023

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

Ditjen Pajak Kemenkeu merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty hingga 31 Mei.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

1 Maret 2023

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara seri PBS035 sebesar Rp156,522 miliar.

Baca Selengkapnya

Puluhan PRT akan Temui Moeldoko Hari Ini, Minta Jokowi Dukung Pengesahan UU PPRT

4 Januari 2023

Puluhan PRT akan Temui Moeldoko Hari Ini, Minta Jokowi Dukung Pengesahan UU PPRT

Mereka menilai UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) bisa mencegah praktik perbudakan modern

Baca Selengkapnya

Hasil Visum ART Terduga Korban Penganiayaan di Rumah ASN, Banyak Bekas Luka

28 Oktober 2022

Hasil Visum ART Terduga Korban Penganiayaan di Rumah ASN, Banyak Bekas Luka

Hasil visum asisten rumah tangga (ART) berinisial RNA (18), terduga jadi korban penganiayaan saat bekerja di rumah ASN menunjukkan banyak bekas luka.

Baca Selengkapnya