Sejumlah pasukan Khas TNI AU melintas disamping pesawat Lion Air saat berjaga di landasan pacu terminal 3 Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, Banten, 20 Februari 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur Lion Mentari Airlines Edward Sirait mengatakan penundaan terhadap 56 rute penerbangan bukan dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yang memberi sanksi pembekuan. Menurut Edward, penundaan sejumlah rute selama sebulan murni lantaran bisnis penerbangan sedang masuk masa low season.
Kelesuan terjadi karena tidak banyak masyarakat menggunakan jasa penerbangan sebelum masa Lebaran. "Itu terlalu jauh (pemaknaannya), tidak ada kaitannya," kata Edward kepada Tempo. Manajemen Lion Air mengambil keputusan penundaan itu, kata dia, sebelum Lion Air mendapat sanksi dari pemerintah.
Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Maryati Karma membenarkan hal itu. Pertengahan Mei hingga menjelang Idul Fitri adalah musim low season. Selain musim paceklik penumpang, izin penundaan ini berkaitan dengan sejumlah pilot yang dirumahkan maskapai karena aksi mogok. Karena itulah, sejumlah penerbangan tertunda.
Tak hanya Lion Air, Maryati menuturkan, sejumlah maskapai, seperti Garuda Indonesia dan maskapai asing, juga meminta izin tidak menggunakan rute. Maskapai itu juga menunda penggunaan rute karena iklim usaha di penerbangan sedang lesu.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf menyatakan komisinya akan menyelidiki Lion Air, menyusul rencana penundaan penerbangan ke sejumlah rute tanpa alasan yang jelas. Dia menilai, tindakan Lion Air ini dapat dikategorikan sebagai abused of dominant position atau penyalahgunaan posisi dominan di pasar.
"Menurut ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang menguasai pasar tidak boleh memanfaatkan posisi dominannya untuk menahan pasokan ke pasar, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dan harga menjadi naik secara eksesif," kata Syarkawi di Jakarta, Sabtu, 21 Mei 2016.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan memberi surat teguran dan sanksi kepada Lion Air menyusul keterlambatan penerbangan yang terjadi berulang kali serta pemogokan pilot pada 10 Mei lalu. Sanksi itu berupa tidak diberikannya izin rute baru selama 6 bulan sejak 18 Mei agar Lion Air memperbaiki kinerja manajemen dan operasional penerbangan.
Di sisi lain, manajemen Lion Air mengusulkan penundaan penerbangan selama sebulan pada 217 frekuensi di 54 rute domestik dan sepuluh frekuensi di dua rute internasional, yang disampaikan kepada Kementerian melalui surat, 16 Mei 2016. Kementerian menyetujui penundaan penerbangan sementara untuk rute serta nomor penerbangan itu.
Kinerja Industri Penerbangan Pulih, Kunjungan Wisata Jawa Barat Anjlok
31 Agustus 2023
Kinerja Industri Penerbangan Pulih, Kunjungan Wisata Jawa Barat Anjlok
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan, angka kunjungan wisatawan ke Jawa Barat pada semester pertama tahun ini anjlok
Kerja Sama Airnav dan Boeing, Menhub: Kompetensi Layanan Harus Ditingkatkan
12 Juni 2023
Kerja Sama Airnav dan Boeing, Menhub: Kompetensi Layanan Harus Ditingkatkan
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadiri acara penandatangan nota kesepakatan (Mou) antara AirNav Indonesia dengan Boeing Company di Menara Astra, Jakarta, pada Senin, 12 Juni 2023.
