TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan Indonesia mendapatkan pinjaman sebesar 5 miliar dolar AS dari Bank Pembangunan Islam (IDB) yang rencananya diteken pada Rabu (18 Mei 2016).

"Sekarang kami punya komitmen dengan IDB di mana IDB akan memberi pinjaman 5 miliar dolar AS yang akan ditekan besok (Rabu, 18 Mei 2016)," kata Sofyan di sela-sela seminar pada Sidang Tahunan ke-41 IDB di Jakarta, Selasa, 17 Mei 2016.

Namun, Sofyan tidak menjabarkan secara spesifik program-program apa saja yang termasuk dalam bantuan 5 miliar dolar AS tersebut. "Itu akan digunakan untuk berbagai macam program, untuk proyek yang dimulai tahun ini," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, tidak ada hambatan-hambatan terkait pemberian pinjaman itu. "Tidak ada, cuma sebelumnya kan IDB tidak punya kantor di Jakarta selama ini cuma dikelola dari Jeddah, sekarang IDB sudah punya kantor di Jakarta dan organisasi yang cukup kuat di sini," ujarnya.

Oleh karena, kata dia, IDB melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat memainkan peran lebih besar di IDB. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan IDB akan menandatangani Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 pada Selasa malam (17 Mei 2016).

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan terdapat tiga proyek yang menjadi fokus perhatian dalam MCPS 2016-2020. "Pertama, proyek perbaikan kawasan kumuh, nilainya sekitar 365 juta dolar AS. Kemudian ada juga proyek pengembangan empat universitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam 176,5 juta dolar AS serta perluasan dan pengembangan jaringan listrik dengan nilai proyek 330 juta dolar AS," katanya.

Menurut Bambang, selain sektor pendidikan, IDB juga masuk ke sektor industri dan juga proyek-proyek sosial, misalnya di kawasan kumuh. "Khusus untuk proyek kawasan kumuh, IDB akan co-financing dengan Bank Dunia dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Jadi, menurut kami ini salah satu inisiatif yang sangat bagus untuk semua bekerja sama membangun Indonesia mengurangi atau memperbarui kawasan kumuh yang ada," ujar Menkeu.

ANTARA