Dirut PGN Dicekal, Ini Komentar Menteri Rini  

Reporter

Jumat, 13 Mei 2016 16:23 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno angkat bicara terkait dengan pencegahan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Hendi Prio Santoso untuk bepergian ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Rini mengatakan sedang mencari tahu detail dari kasus yang menjerat Hendi tersebut.

"Sedang saya cek sebabnya apa, sanksi, dan segala macamnya. Jadi saya sedang pelajari itu," ujar Rini saat ditemui seusai rapat Koordinasi Penyehatan Struktur Industri Peternakan Ayam di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Mei 2016.

Rini pun menambahkan, kementeriannya belum berencana melakukan perombakan jajaran direksi PT PGN menyusul dicekalnya Hendi sejak April lalu itu. "Nanti dilihat aja kan dasarnya apa. Kan tidak bisa sembarangan. Semua harus dilihat dengan baik," kata Rini.

Saat ini, Rini menyerahkan seluruh proses kasus tersebut pada Kejaksaan Agung. Terkait dengan rencana pembentukan holding migas BUMN antara PGN dan Pertamina, Rini berkata, "Saya belum melihat laporan yang detail. Tapi PGN sebentar lagi dalam proses untuk menjadi bagian dari Pertamina. Tentunya nanti akan ada perombakan."

Sejak April lalu, Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan mengeluarkan pencegahan tersebut dengan alasan masih membutuhkan keterangan Hendi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan terminal gas apung atau Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Lampung.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

9 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Dicekal

16 hari lalu

Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Dicekal

KPK mengajukan pencekalan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor yang menjadi tersangka korupsi

Baca Selengkapnya

KPK Cegah Sekjen DPR dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri, Ini Bedanya dengan Cekal dalam UU Keimigrasian

53 hari lalu

KPK Cegah Sekjen DPR dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri, Ini Bedanya dengan Cekal dalam UU Keimigrasian

KPK cegah Sekjen DPR dan 6 orang lainnya ke luar negeri terkait kasus korupsi rumah dinas DPR. Apa perbedaan dengan cekal dalam UU Keimigrasian?

Baca Selengkapnya

Cekal 7 Orang Dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, Pimpinan KPK: Sudah Ada Tersangka

56 hari lalu

Cekal 7 Orang Dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, Pimpinan KPK: Sudah Ada Tersangka

Kendati sudah menyampaikan cekal terhadap 7 orang dalam kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR, KPK belum merilis daftar para tersangka.

Baca Selengkapnya

Cegah Febri Diansyah cs ke Luar Negeri, KPK Ngaku Kantongi Indikasi Ganggu Penyidikan

10 November 2023

Cegah Febri Diansyah cs ke Luar Negeri, KPK Ngaku Kantongi Indikasi Ganggu Penyidikan

"Jika ada keterangan yang dibutuhkan dari kami pasti kami akan datang ke KPK," kata Febri.

Baca Selengkapnya

KPK Cekal Syahrul Yasin Limpo hingga Cucunya, Begini Landasan Hukumnya

8 Oktober 2023

KPK Cekal Syahrul Yasin Limpo hingga Cucunya, Begini Landasan Hukumnya

KPK Cekal Syahrul Yasin Limpo hingga cucunya selama 6 bulan. Apa landasan hukumnya?

Baca Selengkapnya

Imigrasi Bali Deportasi WNA Amerika Serikat yang Merusak Mobil Polisi

12 Juli 2023

Imigrasi Bali Deportasi WNA Amerika Serikat yang Merusak Mobil Polisi

Selain dideportasi, pria berusia 44 tahun itu juga masuk daftar penangkalan Imigrasi ke wilayah Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah Sekda Pemkot Bandung di Kasus Yana Mulyana

16 Mei 2023

KPK Cegah Sekda Pemkot Bandung di Kasus Yana Mulyana

Ada dugaan dari tim penyidik KPK bahwa Ema Sumarna memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengembangan kasus.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri dalam Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

26 April 2023

KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri dalam Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

KPK telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap 4 orang berkaitan dengan kasus Lukas Enembe.

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi Hukum DPR Sebut Pencekalan Dito Mahendra ke Luar Negeri Tepat

9 April 2023

Anggota Komisi Hukum DPR Sebut Pencekalan Dito Mahendra ke Luar Negeri Tepat

KPK mengajukan surat pencegahan perjalanan luar negeri ke Imigrasi terhadap Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra.

Baca Selengkapnya